TANJUNGPINANG, batamtv.com – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepri, Kementerian Keuangan sebagai Regional Chief Economist baru baru ini mengadakan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2023. KFR merupakan kajian mengenai perkembangan ekonomi dan fiskal diregional yang disusun oleh Kanwil DJPb setiap triwulannya.
Diseminasi triwulan I Tahun 2023 ini, mengangkat tema : “Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepri”. Kegiatan diseminasi dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri Indra Soeparjanto. Narasumber yang mengisi dalam kegiatan ini adalah Kartika Chandra, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Kepri, Purwo Astono, Statistisi Ahli Madya – BPS Provinsi Kepri, Sudarta, Senior Economist – Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Roy Aditya Perangin-angin – Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri.
Materi pertama membahas mengenai Perkembangan Fiskal (APBN dan APBD) Triwulan I Tahun 2023 di Provinsi Kepri, materi tersebut dibawakan oleh Kartika Chandra, pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa pada triwulan I Tahun 2023, Pendapatan negara dan hibah terealisasi sebesar Rp 2,38 triliun atau 20,14% dari target yang ditetapkan.
“Realisasi tersebut tumbuh 11,66% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penerimaan negara dan hibah didominasi oleh Penerimaan perpajakan sebesar Rp2,12 triliun yang telah terealisasi sebesar 22,23% dari target yang ditetapkan,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepri Indra Soeparjanto.
Lebih lanjut menurutnya Kanwil DJPb tersebut, sehubungan dengan belanja negara pada triwulan I 2023, telah terealisasi sebesar Rp2,82 triliun atau 17,17% dari pagu yang ditetapkan. Belanja negara didominasi oleh Transfer ke daerah dan dana desa yang telah terealisasi sebesar Rp1,83 triliun atau 23,06% dari pagu. Sementara itu, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp990,53 miliar atau 11,66% dari pagu.
Sementara itu terkait APBD Kepri, Pendapatan daerah telah terealisasi Rp2,73 triliun atau 19,84% dari pagu yang ditetapkan. Pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer yang telah terealisasi Rp1,77 triliun atau 18,79% dari Pagu. Belanja daerah telah terealisasi Rp1,73 triliun atau 12,02% dari pagu yang ditetapkan.
Pemateri selanjutnya, Purwo Astono menyampaikan perkembangan perekonomian Kepri Triwulan I Tahun 2023. Ekonomi Kepri tumbuh 6,51% (yoy), namun terkontraksi -3,31% (q-to-q). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi 42,41%, diikuti sektor konstruksi (19,15%), dan Pertambangan dan Penggalian (10,38%).
“Apabila dilihat dari distribusi komponen PDRB Pengeluaran, komposisi terbesar ada pada komponen PMTB dengan komposisi sebesar (43,37%), diikuti komponen Konsumsi Rumah Tangga (41,17%), Net Ekspor (11,76%), Konsumsi Pemerintah (2,63%), dan Konsumsi LNPRT (0,23%),” jelas Purwo Astono.
PDRB Provinsi Kepri berkontribusi sebesar 7,38% di regional Sumatera atau peringkat 5 kontribusi PDRB terbesar di sumatera. Secara nasional, Kepri mendapatkan peringkat 4 untuk pertumbuhan ekonomi triwulan I – 2023 (yoy).
Sedangkan narasumber dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Sudarta menyampaikan bahwa Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat pada tahun 2023 namun menguat terbatas pada tahun 2024. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dan 2024 adalah mobilitas yang membaik, penghapusan zero covid policy di Tiongkok, dan meningkatnya aktivitas berwisata.
Disamping itu, penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 adalah kebijakan moneter ketat di banyak negara dan ketidakpastian sektor keuangan, inflasi global yang masih tinggi, kebijakan moneter ketat di negara maju, dan permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran.
“Kondisi Ekonomi Indonesia sendiri pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), didorong oleh pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Selanjutnya, Perekonomian Prov. Kepri telah mengalami perbaikan di tahun 2021 setelah mengalami kontraksi di tahun 2020,” ungkap Sudarta.
Terkait Perekonomian Provinsi Kepri terus tumbuh terakselerasi sejak triwulan I 2022 sejalan dengan perbaikan mobilitas dan konsumsi masyarakat didukung pembukaan sektor pariwisata serta meningkatnya investasi sejalan dengan pemulihan ekonomi.
“Perekonomian Kepri di tahun 2023 diperkirakan akan sedikit melambat sejalan dengan proyeksi perlambatan ekonomi global,” tambah Sudarta. Sehubungan dengan perkembangan elektronifikasi daerah di Provinsi Kepri, Sudarta juga menyampaikan bahwa Pada tahun 2022, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah berkembang secara signifikan terlihat dari meningkatnya transaksi pendapatan yang dielektronifikasi, meningkatnya realisasi melalui kanal nontunai dan penggunaan sistem informasi digital.
Hal ini menurutnya berdampak pada peningkatan indeksi ETPD di seluruh wilayah Kepri dan penambahan jumlah daerah berstatus IETPD Digital dari 3 Pemda pada tahun 2021 menjadi 6 Pemda. Sehubungan dengan perkembangan QRIS di Provinsi Kepri. Pada tahun 2022 Kepri memperoleh predikat sebagai Pemda dengan Implementasi QRIS Terbaik di Wilayah Sumatera sejalan dengan capaian pertumbuhan QRIS untuk pengguna, transaksi dan merchant yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
editor : oktarian
reporter : dwi susilo
