BINTAN, batamtv.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melepas ekspor perdana smelter grade alumina (SGA) hasil produksi PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Bintan, Selasa (25/01). Didampingi Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad dan nomor menteri kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menekan sirine sebagai tanda melepaskan kapal Ocean Spring yang membawa eskpor alumina di tahun 2022.
Ekspor SGA hasil produksi PT Bintan Alumina Indonesia ini merupakan hasil dari inisiasi Presiden Jokowi yang saat ini berkonsentrasi untuk melakukan hilirisasi industri dengan mengurangi ekspor bahan mentah atau bahan mentah.
“Saya datang ke Bintan khusus untuk melihat bagaimana pembangunan PT Bintan Alumina Indonesia, dan saya kaget ternyata sudah segede ini,” ujar Presiden Jokowi.
Dengan memanfaatkan industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, Presiden Jokowi yakin hal tersebut akan mampu membuka banyak lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia.
“Ini yang dibutuhkan rakyat sekarang, terbukanya lapangan pekerjaan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menginginkan hilirisasi industri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, disertai dengan pemanfaatan hasil alam yang berkelanjutan. Indonesia saat ini untuk mengubah aktivitas perkenomian yang sebelumnya mengandalkan komoditas dan konsumsi, untuk kemudian masuk ke hilirisasi dan kemudian industrialisasi.
“Pola pikir kita memang harus kita rubah, ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju,” tambah Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, hilirisasi menjadi rencana strategi yang ditujukan agar negara Indonesia tidak hanya melakukan pengesporan bahan mentah, dan kemudian mendorong revitalisasi industri pengolahan. Strategi besar lainnya adalah digitalisasi UMKM dan pengembangan ekonomi hijau.
Sementara itu, Gubernur Ansar mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama dengan Pemerintah Pusat terus berupaya menggali potensi yang dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah dan devisa bagi negara dari sektor pertambangan dan perindustrian. (red)
