BINTAN, batamtv.com – Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri menuturkan bahwa pemeriksaan laporan LKPD tersebut adalah pemeriksaan yang reguler dilakukan setiap tahunnya. Pemeriksaan laporan keuangan juga disesuaikan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
“Setelah diserahkannya LKPD Unaudited tersebut, maka tim pemeriksa BPK nantinya dapat melanjutkan pemeriksaan lebih teperinci,” ujarnya.
LKPD diserahkan oleh setiap Kepala Daerah yang merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan laporan keuangan unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Laporan itu diserahkan Bupati Bintan, Roby Kurniawan yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika.
Keduanya menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2023 dan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri, Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA., CSFA., ACPA di Auditorium Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri, Kota Batam, Jumat (1/3) siang.
Usai penyerahan laporan, Bupati Bintan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Kepri yang telah menerima LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, serta berharap agar laporan tersebut dapat segera ditindak lanjuti dan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.
“Alhamdulillah, tentu kami sangat mengharapkan dukungan, masukan dan saran dari Jajaran BPK Perwakilan Provinsi Kepri agar Jajaran Pemerintah Kabupaten Bintan dapat lebih bekerja maksimal dalam menyelesaikan laporan keuangan,” ujarnya.
Editor : Oktarian
Reporter Abdi Perdana
