Tanjungpinang, batamtv.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) mempercepat pemerataan akses internet di wilayah perbatasan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan frekuensi 700 MHz.
Langkah strategis tersebut disepakati dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat menegaskan komitmennya mengintegrasikan teknologi mutakhir untuk mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan layanan publik di wilayah kepulauan.
Sebagai tindak lanjut, ditetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison.
Pemanfaatan frekuensi 700 MHz dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan layanan internet 4G dan 5G, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, teknologi ini lebih efisien karena membutuhkan lebih sedikit infrastruktur BTS untuk menjangkau area yang luas.
Tak hanya itu, penguatan konektivitas juga dilakukan melalui optimalisasi SATRIA, pengembangan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta teknologi berbasis satelit lainnya untuk menjangkau daerah yang belum terlayani jaringan terestrial.
Dirjen PPI KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebutkan upaya ini menjadi bagian penting dalam menuntaskan ratusan titik blank spot di Kepulauan Riau.
“Ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan kesejahteraan digital dirasakan hingga ke pulau terluar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa konektivitas digital memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat puluhan titik blank spot dan ratusan wilayah dengan kualitas sinyal lemah di Kepri yang berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan jaringan juga mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan, termasuk sektor pendidikan dan layanan sosial di wilayah terpencil.
Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri dan pemerintah pusat berkomitmen memastikan akses internet dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala jarak dalam mengakses layanan publik.
Pemerintah juga akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres pembangunan untuk memastikan target pemerataan konektivitas dapat tercapai secara optimal.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
