Batam, batamtv.com – Pemerintah Kota Batam menyatakan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) belum diterapkan karena masih dalam tahap kajian, bukan penolakan sebagaimana berkembang dalam sejumlah pemberitaan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Rudi Panjaitan menjelaskan, pemerintah daerah tengah melakukan analisis menyeluruh, terutama terkait efektivitas dan potensi efisiensi anggaran sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat angka pasti mengenai besaran penghematan yang dapat dicapai melalui penerapan sistem kerja dari rumah.
Selain aspek efisiensi, Pemko Batam juga mempertimbangkan faktor teknis pelaksanaan, termasuk penentuan waktu penerapan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.
Ia mencontohkan, penentuan hari pelaksanaan perlu diperhitungkan secara matang agar tidak berdampak pada penambahan hari libur bagi pegawai tertentu.
Rudi menegaskan bahwa perhitungan terkait efisiensi masih berlangsung dan belum menghasilkan data final sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ia menyebut, apabila kebijakan WFH nantinya diterapkan, waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil kajian, tidak terbatas pada hari tertentu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada indikator yang terukur, khususnya dalam aspek efisiensi anggaran.
Secara konseptual, penerapan WFH dinilai berpotensi mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan bahan bakar dan konsumsi listrik di lingkungan perkantoran.
Namun demikian, potensi tersebut masih perlu dibuktikan melalui data yang valid dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Hingga saat ini, laporan tersebut masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” ujarnya.
