Jakarta, batamtv.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan riset, inovasi, dan industrialisasi berbasis talenta.
Hal tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah mengajak perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri untuk memperkuat kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional,” ujarnya.
Ia menyebut Indonesia menargetkan masuk lima besar ekonomi dunia pada 2045 dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar USD5 triliun dan pendapatan per kapita di atas USD15.000. Target tersebut memerlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen yang ditopang peningkatan kualitas SDM, industrialisasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Menkeu menekankan pentingnya penguatan bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) yang dipadukan dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar pembangunan industri tetap inovatif dan inklusif.
Dari sisi ekonomi makro, ia mengungkapkan kondisi nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dengan inflasi 3,08 persen, didukung surplus perdagangan, cadangan devisa yang kuat, serta sektor manufaktur yang tetap ekspansif.
Di bidang fiskal, hingga Mei 2026 pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan, sementara belanja negara tetap terjaga sehingga defisit terkendali di angka 0,70 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga mengoptimalkan APBN melalui berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, program makan bergizi gratis, pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
Dalam pengembangan SDM, kebijakan LPDP diarahkan lebih fokus pada kebutuhan pembangunan nasional. Mulai 2026, sekitar 80 persen beasiswa akan difokuskan pada bidang STEM dan industri strategis seperti pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hingga manufaktur maju.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperkuat kebijakan berbasis riset melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam wadah Center for Public Finance Research guna menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan berdampak.
Menutup paparannya, Menkeu menegaskan bahwa kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
sumber : infopublik
