Jakarta, batamtv.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan untuk memperkuat konektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, penanganan dilakukan pada ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ketersediaan infrastruktur pemerintahan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan daerah menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penanganan ruas tersebut dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan rekonstruksi. Paket pertama, Rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen 4, ditargetkan sepanjang lima kilometer dengan progres fisik mencapai 56,13 persen.
Sementara paket kedua mencakup penanganan jalan sepanjang 6,8 kilometer dengan progres fisik mencapai 50,42 persen.
Kedua paket pekerjaan tersebut ditargetkan mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada 31 Desember 2026.
Menurut Kementerian PU, ruas jalan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses yang menghubungkan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan. Keberadaannya diharapkan mendukung mobilitas aparatur pemerintah maupun masyarakat.
“Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegas Dody.
Pembangunan jalan di Papua Selatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah dan mendukung aktivitas masyarakat.
Dengan konektivitas yang semakin baik, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat PU 608 untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber : InfoPublik
