Tanjungpinang, batamtv.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas kinerja dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang proaktif, termasuk kontribusi dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepri.
Capaian tersebut dinilai strategis bagi Kepri sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional. Penguatan tata kelola pengadaan diperlukan untuk memastikan belanja pemerintah berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas” yang mencerminkan perubahan paradigma dalam pengadaan pemerintah. Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, tantangan pengadaan tidak hanya memastikan proses berjalan sesuai aturan, tetapi juga menghasilkan belanja berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Transformasi tersebut perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Salah satu penerapan pengadaan strategis dilakukan melalui konsolidasi paket pengadaan yang dinilai mampu menghasilkan efisiensi anggaran. Di tingkat daerah, konsolidasi paket juga dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota agar mampu mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran mentoring tersebut dinilai penting karena Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Nyanyang mengapresiasi penghargaan yang diberikan LKPP. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Ia berharap capaian tersebut tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga diikuti seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Nyanyang menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan perlu terus dilakukan agar setiap anggaran pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara tepat, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
