Batam, batamtv.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya untuk layanan administrasi kependudukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Firmansyah mengatakan, data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi diperlukan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan maupun bantuan pemerintah tidak terlewat.
Hal tersebut disampaikan Firmansyah saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/8/2026).
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Menurutnya, keberhasilan penerapan IKD tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi. Identitas digital tersebut perlu terintegrasi dengan ekosistem pelayanan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.
Firmansyah menilai integrasi data kependudukan dengan berbagai program pemerintah dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran perlindungan sosial. Data yang akurat juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan secara lebih tepat.
Namun, ia mengingatkan transformasi digital tidak boleh mengesampingkan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan lainnya.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” tegasnya.
Pemko Batam, kata Firmansyah, siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD. Sinergi tersebut dinilai penting agar transformasi digital kependudukan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah.
Rapat koordinasi tersebut membahas capaian pemanfaatan IKD, integrasi data kependudukan, serta strategi memperluas penggunaan identitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan program perlindungan sosial.
Kegiatan turut dihadiri Brigjen TNI Kartika Adi Putranta selaku Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Noor Aras Arief selaku Analis Kebijakan Madya, jajaran analis kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sri Miranthy Adisthy.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
