Batam, batamtv.com – Komisi II DPRD Kota Batam meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum setelah menilai penerimaan yang masuk ke kas daerah belum mencerminkan potensi di lapangan.
Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (2/3/2026), anggota Komisi II Ruslan Sinaga menyampaikan bahwa jumlah setoran dari ratusan titik parkir aktif dinilai belum sebanding dengan pertumbuhan kendaraan di Kota Batam.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola, termasuk di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir.
“Jika memang ada persoalan dalam pengawasan, harus dibenahi secara tegas agar tidak merugikan keuangan daerah,” ujarnya.
Ketua Komisi II Joko Mulyono menambahkan penetapan target pendapatan sebaiknya berbasis data riil di lapangan. Ia juga meminta Dinas Perhubungan memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola operasional.
“Kenaikan jumlah kendaraan seharusnya sejalan dengan peningkatan pendapatan dari sektor parkir,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan, antara lain melalui optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Komisi II DPRD Batam menyatakan akan terus memantau perkembangan perbaikan sistem tersebut guna memastikan pengelolaan retribusi berjalan transparan, akuntabel, serta berkontribusi maksimal terhadap PAD Kota Batam.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
