BATAM, batamtv.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menemui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (27/12).
Namun karena Menkes sedang tidak berada di rempat, Gubernur Kepri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepri M. Bisri, Kepala Biro Pemerintahan M Darwin dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Hasan, S. Sos., diterima Dirjen Pencegana dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu.
Dirjen P2P Kemenkes RI dalam kesempatan ini didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Infornasi dr. Anas M Aruf, Plt. Direktur SKK dr. Prima Yosephine, Koordinator Surveilans Imran dan Koordinator Karkes Endang.
Kehadiran Gubernur Ansar dan rombongan ini tak lain untuk mengkoordinasikan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Gubernur Ansar meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri.
Hal ini menurut Gubernur sangat penting untuk diperhatikan, karena jika PMI yang terkonfirmasi Covid-19 juga dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri. Selanjutnya akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya.
“Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang di pakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanganan PMI ini berjalan lancar dan keamanan serta kesehatan masyarakat Kepri juga terjamin,” ujar Gubernur usai dari kantor Kemenkes RI. (red)
