Jakarta, batamtv.com – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai Destry Damayanti memiliki rekam jejak yang kuat untuk memimpin Bank Indonesia (BI) apabila nantinya resmi dicalonkan sebagai Gubernur BI.
Menurut Fakhrul, pengalaman Destry di bidang akademik, pasar keuangan, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga jajaran Dewan Gubernur BI menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Destry telah menjadi bagian dari jajaran pimpinan BI sejak 2019 dan menjalani periode kedua sebagai Deputi Gubernur Senior sejak Agustus 2024.
“Apabila Ibu Destry nantinya dicalonkan, beliau merupakan figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia. Pengalamannya sangat lengkap, mulai dari ekonom pasar, perbankan, LPS, hingga lebih dari tujuh tahun berada di jajaran pimpinan BI,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Fakhrul mengatakan tantangan Gubernur BI ke depan tidak lagi hanya berkaitan dengan inflasi dan suku bunga. Fragmentasi perdagangan global, perubahan rantai pasok, kebijakan industri, likuiditas global, arus modal, geopolitik, hingga perkembangan teknologi turut memengaruhi arah kebijakan moneter.
Menurutnya, perubahan kondisi global membuat BI perlu mampu membaca berbagai risiko eksternal dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan domestik, tanpa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.
Independensi BI
Fakhrul menilai independensi tetap menjadi fondasi utama kredibilitas BI. Namun, independensi bukan berarti bank sentral harus bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan kebijakan ekonomi lainnya.
Koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan sektor keuangan dinilai semakin penting seiring kompleksitas perekonomian, dengan tetap menjaga mandat dan akuntabilitas masing-masing lembaga.
“Koordinasi dan independensi bukan dua hal yang bertentangan. BI harus tetap independen dalam mengambil keputusan sesuai mandatnya, tetapi pada dunia yang semakin kompleks, bank sentral juga harus memahami konsekuensi kebijakannya terhadap fiskal, perbankan, pasar keuangan, dunia usaha, dan neraca pembayaran secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain bauran kebijakan, komunikasi bank sentral juga dinilai menjadi tantangan penting bagi kepemimpinan BI berikutnya. Menurut Fakhrul, pasar membutuhkan kejelasan mengenai arah dan tahapan kebijakan, termasuk penggunaan instrumen selain suku bunga untuk mengelola likuiditas, nilai tukar, dan transmisi kebijakan.
Ia mengatakan komunikasi BI tidak seharusnya hanya berpusat pada kenaikan atau penurunan BI Rate. Pasar juga perlu memahami operasi moneter, pengelolaan likuiditas, kebijakan nilai tukar, instrumen makroprudensial, serta arah pendalaman pasar keuangan.
“Kita harus mulai bergerak dari komunikasi yang terlalu berpusat pada price of money menuju komunikasi yang juga menjelaskan flow of money. Bagaimana likuiditas bergerak, bagaimana transmisi moneter bekerja, bagaimana kurva imbal hasil dinormalisasi, dan bagaimana stabilitas rupiah dijaga tanpa membuat pembiayaan sektor produktif terlalu lama berada dalam kondisi ketat,” jelasnya.
Menurut Fakhrul, Indonesia perlu secara bertahap membawa pasar keuangan dari fase stabilisasi menuju normalisasi. Perbaikan likuiditas dan fungsi kurva imbal hasil sebagai referensi pembiayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Ia menilai pengalaman Destry di pasar keuangan dan institusi BI relevan untuk menghadapi fase tersebut.
“Gubernur BI berikutnya harus mampu berbicara dalam tiga bahasa sekaligus: bahasa stabilitas kepada publik, bahasa kredibilitas kepada pasar, dan bahasa koordinasi kepada pemerintah. Menurut saya, pengalaman Ibu Destry selama ini memberikan modal yang kuat untuk menjalankan ketiganya,” katanya.
Fakhrul menegaskan pergantian kepemimpinan BI perlu dipandang sebagai momentum untuk memperkuat institusi, bukan sekadar pergantian figur.
Menurutnya, BI perlu mempertahankan kesinambungan kebijakan, memperkuat komunikasi, memperkaya bauran instrumen, serta menjaga independensi dalam mengambil keputusan.
“Yang kita perlukan bukan Bank Indonesia yang berubah arah setiap kali kepemimpinannya berganti. Kita membutuhkan BI yang institusinya semakin kuat, komunikasinya semakin jelas, bauran kebijakannya semakin kaya, dan tetap independen ketika harus mengambil keputusan yang tidak populer,” pungkas Fakhrul.
Sumber : InfoPublik
