Tanjungpinang, batamtv.com – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, memaparkan kinerja pembangunan sekaligus sejumlah tantangan strategis saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin Nihayatul Wafiroh tersebut membahas sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, terutama dalam konteks karakteristik wilayah kepulauan.
Dalam paparannya, Luki menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 6,94 persen, tertinggi di wilayah Sumatera. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan akibat kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah memperluas cakupan layanan, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis yang telah menjangkau lebih dari 100 ribu warga. Upaya penanganan tuberkulosis dan percepatan penurunan stunting juga terus dilakukan.
Pada sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,35 persen. Angka tersebut ditekan melalui penguatan program pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja, terutama di sektor industri galangan kapal.
Sementara itu, perlindungan sosial diperkuat melalui subsidi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi puluhan ribu nelayan dan petani sebagai kelompok pekerja rentan.
Luki juga mengungkap sejumlah kendala, antara lain tingginya biaya logistik antarwilayah, keterbatasan akses layanan kesehatan di pulau-pulau, serta persoalan pekerja migran non-prosedural di kawasan perbatasan. Hingga 2025, gugus tugas terkait telah menangani ribuan kasus pekerja migran bermasalah.
Dari sisi indikator pembangunan, Kepulauan Riau mencatat Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa, serta tingkat kemiskinan 4,26 persen, terendah di Sumatera.
Ia menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk peningkatan fasilitas layanan di wilayah terluar.
Sementara itu, Nihayatul Wafiroh mengapresiasi capaian pembangunan daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi yang dinilai berada di atas rata-rata nasional.
Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sejalan dengan capaian ekonomi tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi perhatian utama dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan pelaksanaan program prioritas nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional dan program Makan Bergizi Gratis, berjalan efektif di daerah.
Selain itu, Komisi IX juga menyoroti kompleksitas wilayah Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ketenagakerjaan.
Penguatan pengawasan lintas sektor dinilai penting, terutama dalam penanganan pekerja migran non-prosedural, guna memastikan perlindungan tenaga kerja dan tata kelola ketenagakerjaan berjalan optimal.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
