DPRD Batam Fasilitasi Mediasi Warga dan Pengembang, Sengketa Lahan Marchelia Tahap II Kembali Dibahas

0
Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan membahas permasalahan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II antara pihak perusahaan dan warga, Rabu (4/3/2026) siang. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Batam dan dipimpin anggota Komisi I Muhammad Fadli SH, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang serta Sekretaris Komisi I Anwar Anas. (foto : azura aronita-batamtv.com)

Batam, batamtv.com – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan untuk membahas persoalan lahan di Perumahan Marchelia Tahap II yang melibatkan warga dan sejumlah pihak pengembang, Rabu (4/3/2026) siang.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Batam tersebut dipimpin Anggota Komisi I Muhammad Fadli SH, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang serta Sekretaris Komisi I Anwar Anas. Turut hadir anggota Komisi I lainnya, Dr Muhammad Mustofa SH MH dan Tumbur Hutasoit SH.

RDPU ini merupakan bagian dari upaya mediasi yang telah beberapa kali difasilitasi DPRD untuk mencari jalan keluar atas persoalan kepemilikan lahan di kawasan Perumahan Marchelia Tahap II.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I mempertemukan perwakilan warga yang telah membeli rumah maupun lahan dengan pihak pengembang, yakni pimpinan PT Anugrah Cipta Artha Segara, PT Karimun Pinang Jaya, PT Putri Selaka Kencana, serta PT Putra Jaya Bintan.

Warga diwakili oleh Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II (FORKOM). Rapat juga dihadiri Ketua RT/RW 004/009 Kelurahan Taman Baloi, pejabat Direktorat Lahan BP Batam, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Satpol PP, Camat Batam Kota, serta Lurah Taman Baloi.

Muhammad Fadli menyampaikan harapannya agar warga dan pihak pengembang dapat menyepakati pendataan terkait kepemilikan bangunan maupun lahan di kawasan tersebut sebagai dasar pembahasan tahap selanjutnya.

Ia menambahkan bahwa persoalan ini telah memiliki putusan dari Mahkamah Agung, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat bersikap terbuka demi tercapainya penyelesaian yang tidak berlarut-larut.

“Kami berharap data warga dapat disepakati dalam pertemuan ini sehingga pembahasan dapat dilanjutkan pada aspek teknis lainnya,” ujarnya.

Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut agar tercapai solusi yang adil bagi warga maupun pihak pengembang.

Penanggungjawab : oktarian

Editor : pariadi

Reporter : azura aronita