

Batam, batamtv.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menyelesaikan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Jumat (21/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Wakil Ketua Pansus Muhammad Fadhli, S.H. Turut hadir anggota Pansus Yefri dan Sony Christanto, S.E., M.M., serta tim Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Bagian Hukum Setdako Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam rapat tersebut, Pansus bersama tim Pemko Batam membahas materi akhir Ranperda sekaligus melakukan penandatanganan dokumen finalisasi. Tahapan ini menandai rampungnya pembahasan di tingkat Pansus sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai mekanisme DPRD.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, hasil pembahasan akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Batam untuk selanjutnya diagendakan dalam rapat paripurna.
Ia mengapresiasi kerja sama seluruh anggota Pansus dan perangkat daerah terkait yang telah menyelesaikan pembahasan dalam waktu relatif singkat melalui serangkaian rapat intensif dan komprehensif.
“Alhamdulillah, dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama kami dapat menuntaskan pembahasan Ranperda ini di tingkat Pansus. Pembahasan secara maraton dan komprehensif kami harapkan sudah menyentuh aspek-aspek substansial dari Ranperda ini,” ungkap Anwar.
Menurutnya, Ranperda tersebut disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Selain menjadi pedoman bagi pemerintah, regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.
“Harapan kami, Perda ini nantinya tidak hanya menjadi produk regulasi semata, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketenteraman bersama,” ujarnya.
Anwar juga menyoroti peran Satpol PP sebagai perangkat daerah yang menjadi sektor utama dalam pelaksanaan Perda tersebut. Karena itu, substansi aturan diharapkan dapat disusun secara operasional, terukur, dan efektif dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta hak-hak masyarakat.
“Kami ingin regulasi ini dapat dilaksanakan secara konsisten, proporsional dan mengedepankan pendekatan yang humanis. Ketertiban umum bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Setelah finalisasi dan penandatanganan dokumen pembahasan, Pansus berharap Ranperda tersebut segera masuk agenda rapat paripurna DPRD Kota Batam untuk disampaikan dan diproses menuju pengesahan menjadi Peraturan Daerah.
Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, menjaga keamanan dan ketenteraman, serta memperkuat perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Batam.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita










































