Tanjungpinang, batamtv.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menyebut ancaman radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
Hal tersebut berdasarkan hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 yang dilakukan BNPT.
Dari survei tersebut, IPR Kepri pada 2025 berada di angka 13,1. Angka ini relatif stabil dibandingkan 2024 dan menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 13,7.
“Hasil IPR ini diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti,” kata Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, pada kegiatan Internalisasi Hasil Survei IPR 2025 yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepri di Tanjungpinang, Kamis.
Teuku menyampaikan, survei IPR merupakan instrumen strategis untuk memahami tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal.
Survei tersebut juga menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pencegahan yang lebih tepat sasaran.
“Kolaborasi multipihak sangat penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham radikal,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti FKPT Kepri, Muhamaad Zaenuddin, menjelaskan penelitian IPR 2025 dilakukan terhadap 350 responden di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan melalui metode wawancara tatap muka langsung.
Selain memetakan potensi radikalisme, penelitian tersebut juga mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta perilaku masyarakat dalam mengakses konten keagamaan di ruang digital.
Menurut Zaenuddin, tantangan utama pencegahan radikalisme saat ini adalah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman.
“Inti yang perlu diperkuat adalah kesadaran akan keberagaman, di mana masyarakat harus memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah hal yang wajar. Toleransi dan saling menghargai perbedaan menjadi kunci agar potensi radikalisme dapat diminimalkan,” jelas Zaenuddin.
Anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, turut menegaskan tren IPR Kepri menunjukkan kondisi yang relatif terkendali.
Namun, masih terdapat kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian bersama, terutama perempuan, generasi muda, dan kelompok yang aktif di ruang digital.
“Kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital, dan moderasi beragama merupakan faktor penting yang perlu diperkuat agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, salah satu pintu masuk utama radikalisme adalah sikap eksklusif dan intoleran.
Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan wawasan kebangsaan, integrasi nilai toleransi dalam pendidikan, pemanfaatan ruang digital secara positif, serta pendampingan aktif terhadap generasi muda di lingkungan sekolah dan keluarga.
“Hasil survei IPR 2025 jangan berhenti sebagai laporan statistik semata, melainkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, program edukasi, serta penguatan literasi digital dan kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepri,” ucapnya.
Adapun kegiatan internalisasi hasil Survei IPR 2025 melalui rangkaian Kajian Senin Kamis (KSK) 2026 yang diselenggarakan FKPT Kepri bertujuan mendiseminasikan hasil survei sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di wilayah Kepri.
Sumber : antarakepri
