Tanjungpinang, batamtv.com – Ancaman radikalisme di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir berdasarkan hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Berdasarkan survei tersebut, Indeks Potensi Radikalisme Kepulauan Riau pada tahun 2025 berada di angka 13,1. Angka ini relatif stabil dibandingkan tahun 2024 dan menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 13,7.
Subkoordinator Penelitian dan Evaluasi BNPT, Teuku Fauzansyah, mengatakan hasil survei tersebut diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis data.
“Hasil tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang adaptif dan berbasis bukti (evidence-based policy),” ujarnya dalam kegiatan Internalisasi Hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2025 yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kepulauan Riau, Kamis (18/6/2026).
Dalam sambutan Direktur Pencegahan BNPT yang dibacakan Teuku, disebutkan bahwa Survei Indeks Potensi Radikalisme merupakan instrumen strategis untuk memahami tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pencegahan yang lebih tepat sasaran.
Peneliti FKPT Kepulauan Riau, Muhammad Zaenuddin, menjelaskan penelitian dilakukan terhadap 350 responden di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan melalui wawancara tatap muka.
Selain memetakan potensi radikalisme, survei juga mengukur tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT dan FKPT serta perilaku masyarakat dalam mengakses konten keagamaan di ruang digital.
Menurut Zaenuddin, penguatan kesadaran terhadap keberagaman menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan radikalisme.
“Inti yang perlu diperkuat adalah kesadaran akan keberagaman. Masyarakat harus memahami bahwa perbedaan suku, agama, dan latar belakang adalah hal yang wajar. Toleransi dan saling menghargai perbedaan menjadi kunci agar potensi radikalisme dapat diminimalkan,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Tim Reviu Survei IPR 2025, Lilik Purwandi, menilai kondisi Kepulauan Riau relatif terkendali meski masih terdapat kelompok rentan yang perlu mendapat perhatian.
Kelompok tersebut meliputi perempuan, generasi muda, dan masyarakat yang aktif di ruang digital.
“Kearifan lokal, pola asuh keluarga, wawasan kebangsaan, literasi digital, dan moderasi beragama merupakan faktor penting yang perlu diperkuat agar masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap radikalisme dan terorisme,” kata Lilik.
Ia menambahkan, sikap eksklusif dan intoleran masih menjadi salah satu pintu masuk utama penyebaran paham radikal.
Karena itu, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan toleransi, pemanfaatan ruang digital secara positif, serta pendampingan generasi muda perlu terus ditingkatkan.
Melalui kegiatan ini, BNPT dan FKPT Kepulauan Riau menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham radikal.
Hasil survei tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan, program edukasi, serta penguatan literasi digital dan kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Kepulauan Riau.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
