TANJUNGPINANG, batamtv.com – Komisi IX DPR RI berkunjung ke Pemko Tanjungpinang bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta intansi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang Hasan SSos dalam kesempatan itu menyampaikan upaya penanganan ketenagakerjaan karena berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang dihitung dari angka pendapatan.
“Kami sangat berharap mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan yang lebih maju lagi dan lebih baik lagi masyarakat terkait proses regislasi dan perumusan kebijakan tersebut,” jelas Hasan.
Hasan berharap dari kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI dan mitra terkait ini dapat memberikan dukungan ketenagakerjaan melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja ke Pemko Tanjungpinang, Rabu (28/2/2024). Pada kunjungan di Aula Pertemuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang tersebut, Hasan SSos selaku Pj Wali Kota Tanjungpinang melaporkan tentang penurunan angka stunting Tanjungpinang kepada rombongan Kris Dayanti (KD) Trenggono Anggota Komisi IX DPR RI tersebut.
Apalagi nelayan yang ada di Tanjungpinang yang hanya menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan membuatnya harus berhenti melaut untuk sementara.
“Dengan kondisi itu kita harus berupaya untuk mengcover agar masyarakat nelayan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya,” terangnya.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian terkait dan mitra kerja lainnya yang supaya kami bisa meninggalkan diri dalam rapat-rapat kerja kami karena sepertinya sudah masuk pada masa sidang berikutnya,” jelas Hasan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan saat ini jumlah pekerja informal di Tanjungpinang yang telah terdaftar sebagai peserta sebanyak 12.586 di tahun 2023.
“Ditargetkan di 2024 bisa meningkat mencapai 24.868 agar lebih maksimal dalam penanganan resiko sosial,” terangnya.
Ia menambahkan tahun 2023 di Tanjungpinang telah membayarkan klaim jaminan hari tua sebesar Rp 27,4 miliar, Rp 83 juta untuk 11 beasiswa, santuan JKP Rp 64 juta, JKK Rp 2,7 miliar, JKM Rp 4,1 miliar dan JP Rp 966 juta.
Editor : Oktarian
Reporter : Dwi Susilo
