Jakarta, batamtv.com – Presiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditambah secara signifikan guna memperkuat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi berbagai potensi bencana alam.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Prabowo mengatakan rangkaian bencana dan kondisi kedaruratan di sejumlah wilayah menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” kata Prabowo.
Presiden menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana, termasuk di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, berlangsung cukup cepat dan masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.
“Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras,” ujar Prabowo.
Selain penanganan bencana di Sumatra, Presiden mengevaluasi respons pemerintah terhadap kebakaran hutan. Menurutnya, penanganan telah dilakukan secara masif, meski masih terdapat keterlambatan di sejumlah lokasi yang perlu menjadi bahan evaluasi.
Karena itu, Prabowo meminta pemerintah memperkuat sarana penanganan bencana, antara lain dengan menambah helikopter, pompa air, peralatan pemadam kebakaran dan alat berat di wilayah yang memiliki risiko tinggi.
Ia juga meminta ekskavator berukuran kecil ditempatkan lebih dekat dengan daerah yang secara rutin menghadapi kebakaran hutan maupun ancaman bencana lainnya.
Menurut Prabowo, pemerintah perlu menyusun rencana induk atau masterplan mitigasi bencana secara menyeluruh agar personel dan peralatan telah tersedia sebelum kondisi darurat terjadi.
“Persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Prabowo.
Penguatan kesiapsiagaan juga mencakup kemampuan udara. Pemerintah mempertimbangkan penambahan helikopter, pesawat untuk operasi modifikasi cuaca serta pemanfaatan pesawat nirawak atau drone yang mampu membawa air untuk membantu penanganan kebakaran.
Prabowo juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji bahan dan metode yang paling efektif untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
Selain itu, kemampuan TNI Angkatan Laut direncanakan diperkuat untuk mendukung penanganan bencana. Kapal yang akan masuk jajaran TNI AL nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional helikopter dan drone, sehingga pengerahan bantuan ke lokasi terdampak dapat dilakukan lebih cepat.
Presiden turut menyoroti penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau serta kebakaran hutan dan kabut asap. Berbagai ancaman tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api atau Ring of Fire.
Keselamatan Penerbangan
Aktivitas Gunung Anak Krakatau juga berdampak terhadap operasional penerbangan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pengoperasian kembali bandara yang terdampak abu vulkanik baru dilakukan setelah aspek keselamatan penerbangan dipastikan.
Demi keselamatan penerbangan, penutupan delapan bandara terdampak diperpanjang hingga 9 September 2026 pukul 09.00 WIB.
Delapan bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu Pagar Alam, Sumatra Selatan.
Untuk Bandara Soekarno-Hatta, penutupan dilakukan berdasarkan NOTAM A3368/26 NOTAMR A3355/26 yang berlaku hingga pukul 08.59 WIB.
“Keselamatan menjadi prioritas kita. Kami melihat situasi terakhir berdasarkan informasi yang diberikan BMKG. Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan berakhir karena cuaca terlalu dinamis. Tadi disampaikan BMKG bahwa setiap layer ketinggian arah anginnya cepat berubah, sehingga ini yang harus kita pastikan,” ujar Dudy di Jakarta, Minggu (6/9/2026) malam.
Menurut Dudy, perubahan arah angin pada setiap lapisan ketinggian menjadi salah satu faktor yang terus dipantau sebelum operasional penerbangan kembali dibuka secara aman.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat di lokasi terdampak, tetapi juga kesiapan sektor transportasi dan layanan publik dalam menghadapi dampak lanjutan bencana.
Sumber : InfoPublik
