KARIMUN, Batamtv.com – Praktik penjualan lahan mangrove secara diam-diam, yang disinyalir melibatkan kelompok masyarakat dan bahkan kepala desa, seperti yang terjadi di Sugie, adalah alarm bahaya bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.
Modus operandi melalui penerbitan surat sporadik untuk kemudian dijual kepada perusahaan besar ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan kejahatan lingkungan yang dampaknya akan kita rasakan bertahun-tahun ke depan.
Surat sporadik, yang seharusnya menjadi alat legalisasi tanah bagi rakyat, telah diselewengkan fungsinya. Ini menjadi “pintu belakang” bagi oknum tak bertanggung jawab untuk memperdagangkan area konservasi vital.
Ironisnya, kepala desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung kekayaan alam dan hak-hak warganya, justru diduga terlibat dalam lingkaran hitam ini. Keterlibatan mereka mencoreng integritas pemerintahan desa dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Dampak dari alih fungsi lahan mangrove ini sungguh mengerikan. Kita berbicara tentang hilangnya pertahanan alami dari abrasi dan tsunami, meningkatnya risiko banjir rob, serta musnahnya habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Ini berarti pula hilangnya mata pencarian nelayan tradisional dan kerusakan ekosistem yang berperan penting sebagai penyerap karbon global.
Keuntungan sesaat dari penjualan lahan ini tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan sosial yang tak terhingga.
Solusi untuk Mengatasi Bencana Ini:
Untuk membongkar dan mencegah praktik ilegal ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak:
Penindakan Hukum Tegas dan Transparan:
– Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, harus segera mengusut tuntas keterlibatan oknum kelompok masyarakat, kepala desa, hingga perusahaan pembeli. Semua pihak yang terlibat harus diseret ke meja hijau dan dikenakan sanksi seberat-beratnya, termasuk sanksi pidana lingkungan dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan.
– Transparansi: Proses penyelidikan dan persidangan harus dilakukan secara transparan agar publik dapat mengawal dan memastikan tidak ada impunitas.
– Evaluasi dan Reformasi Sistem Penerbitan Sporadik:
Moratorium Sporadik di Lahan Konservasi:
Pemerintah daerah harus segera memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penerbitan surat sporadik di wilayah yang terindikasi atau berpotensi menjadi lahan konservasi, termasuk mangrove.
Verifikasi Berlapis:
Perlu diterapkan mekanisme verifikasi yang jauh lebih ketat dan berlapis untuk setiap pengajuan sporadik, melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta tokoh masyarakat setempat. Libatkan juga penggunaan citra satelit atau drone untuk memverifikasi kondisi lapangan secara akurat.
Sistem Terpadu:
Bangun sistem informasi lahan terpadu yang dapat diakses publik, sehingga setiap pengajuan dan status kepemilikan lahan, terutama di area pesisir dan konservasi, bisa dipantau secara transparan.
Penguatan Pengawasan dan Partisipasi Publik:
– Satgas Penjaga Mangrove:
Bentuk satuan tugas gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, TNI AL, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan di area mangrove.
– Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
Tingkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya mangrove dan hak-hak mereka terhadap lingkungan. Berikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik perusakan lingkungan. Berdayakan masyarakat untuk menjadi penjaga mangrove.
– Pelaporan Whistleblower:
Siapkan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya bagi masyarakat yang ingin melaporkan praktik ilegal tanpa takut adanya intimidasi.
Rehabilitasi dan Konservasi Berkelanjutan:
– Restorasi Mangrove:
Pemerintah dan perusahaan yang peduli lingkungan harus secara aktif berinvestasi dalam program restorasi lahan mangrove yang rusak, melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.
– Penegakan Aturan RT/ RW:
Perkuat penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah menetapkan area konservasi, termasuk mangrove, sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dialihfungsikan.
Praktik penjualan lahan mangrove secara diam-diam ini adalah cerminan dari lemahnya pengawasan dan rapuhnya integritas. Jika dibiarkan, bukan hanya Desa Sugie, tetapi seluruh wilayah pesisir kita akan menghadapi ancaman bencana ekologis yang tidak dapat dihindari. Sudah saatnya kita bertindak tegas dan kolektif untuk menjaga paru-paru pesisir ini. Apa lagi yang akan kita tunggu sampai seluruh mangrove lenyap?
Penulis : Supiannadi, (Pemerhati lingkungan)
