Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti dari 230 Perkara, Didominasi Narkotika

0
Kejari Batam Musnahkan Barang Bukti dari 230 Perkara, di lokasi Desa Air Cargo Batam (DACB), Kabil.

Batam, batamtv.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam memusnahkan sejumlah barang bukti dari 230 perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kepala Kejari Batam, I Wayan Wiradarma, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB), Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum), serta jajaran terkait.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kejari Batam, Bea dan Cukai Batam, serta PSDKP.

Barang bukti yang dimusnahkan didominasi narkotika dan obat-obatan terlarang. Di antaranya sabu seberat 1.410,97 gram, ganja 771,447 gram, serta pil ekstasi sebanyak 548 butir dan 44,08 gram.

Selain itu, turut dimusnahkan ketamin sebanyak 159,51 gram dan 4.299 mililiterHappy Five seberat 2.729 gram, serta heroin seberat 9,96 gram.

Barang bukti lainnya berupa 2.164 cartridge yang mengandung etomidate dan 14,94 mililiter cairan/liquid yang mengandung etomidate.

Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Pemusnahan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kejari Batam dalam menindaklanjuti barang bukti yang telah memperoleh status hukum tetap. Langkah tersebut juga menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan barang bukti tidak kembali beredar maupun disalahgunakan.

Kejari Batam menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam penegakan hukum, khususnya dalam memerangi peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kota Batam.

Melalui kegiatan ini, Kejari Batam kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kepastian hukum serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. (red)