Batam, batamtv.com – DPRD Kota Batam menyampaikan laporan hasil reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna, Senin (31/8/2026). Sejumlah persoalan yang dihimpun dari masyarakat meliputi kebutuhan infrastruktur pendidikan, ketersediaan air bersih, banjir, hingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, didampingi Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, sejumlah pejabat Pemko Batam, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Budi menjelaskan, penyampaian laporan hasil reses merupakan kewajiban pimpinan dan anggota DPRD setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Laporan disampaikan secara tertulis berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan fraksi.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pimpinan dan anggota DPRD yang telah melaksanakan reses wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD,” ujar Budi.
Fraksi Partai NasDem menjadi yang pertama menyerahkan laporan melalui juru bicaranya, Arlon Verysto. Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra melalui Muhammad Rudi menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemukan selama reses.
Salah satunya terkait kebutuhan perangkat laptop untuk pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di sekolah-sekolah.
“Hasil reses kami di antaranya bahwa sekolah-sekolah membutuhkan laptop untuk melaksanakan ujian TKA. Hal ini disampaikan oleh banyak kepala sekolah kepada kami,” kata Muhammad Rudi.
Selain itu, Fraksi Gerindra menemukan kebutuhan laptop di Posyandu untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP). Kondisi sejumlah kantor pemerintahan yang dinilai memprihatinkan juga menjadi perhatian.
Laporan reses kemudian disampaikan fraksi lainnya. Fraksi PDI Perjuangan melalui Jamson Silaban, Fraksi Golkar melalui Jimmy Siburian, Fraksi PKS melalui Sulaiman, serta Fraksi PKB melalui Surya Makmur Nasution turut menyampaikan hasil temuan di lapangan.
Sementara itu, Fraksi PAN-Demokrat-PPP melalui Safari Ramadhan menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemko Batam. Di antaranya banjir, infrastruktur pendidikan, air bersih, serta kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
“Dan yang lebih penting lagi adalah masalah air bersih. Saat kami reses ada warga di Batuaji, Sagulung, dan Bengkong sangat mengeluhkan masalah air bersih ini,” tegas Safari.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam. Menurutnya, masih terdapat warga yang lahir dan menempuh pendidikan di Batam tetapi kesulitan memperoleh pekerjaan.
Safari juga menyinggung dugaan praktik percaloan dalam proses mendapatkan pekerjaan dan meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam memperkuat pengawasan.
“Kami harap Pemerintah melalui Disnaker agar serius terhadap hal ini. Panggil seluruh HRD perusahaan-perusahaan berkenaan dan tegaskan pentingnya prioritas lowongan kerja bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Keluhan mengenai air bersih juga disampaikan Fraksi Hanura-PSI-PKN melalui Ruslan Sinaga. Selain persoalan air bersih, fraksi tersebut menyoroti banjir serta penggunaan jasa subkontraktor oleh sejumlah perusahaan yang dinilai berdampak terhadap kesejahteraan pekerja.
“Kami harapkan semoga apa yang dilaporkan dari hasil reses ini ditindaklanjuti pemerintah dan masuk dalam APBD. Terutama soal ketersediaan air bersih di Batuampar dan Bengkong. Juga soal banjir serta soal banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa subkon sehingga pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai,” kata Ruslan.
Menanggapi laporan tersebut, Budi menegaskan hasil reses akan diteruskan pimpinan DPRD kepada Wali Kota Batam untuk ditindaklanjuti. Hasil reses juga menjadi masukan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan perencanaan pembangunan daerah.
“Ini menjadi masukan dalam pokok-pokok pikiran DPRD berupa program atau kegiatan pembangunan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD Kota Batam,” ungkap Budi.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan laporan, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : sonia nurulaini
