Mendagri Pimpin Rakor Inflasi di Kepri, Pertumbuhan Ekonomi Daerah Capai 7,89 Persen

0
Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/3/2026). (foto : dwi susilo-batamtv.com)

Tanjungpinang, batamtv.com – Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (9/3/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ansar Ahmad serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan juga membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi Idulfitri 1447 Hijriah serta evaluasi dukungan daerah terhadap program pembangunan tiga juta rumah.

Dalam arahannya, Tito menyampaikan inflasi nasional secara year on year hingga Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Desember 2025 hingga Januari 2026 yang berada di kisaran 3,55 persen.

Pemerintah menargetkan inflasi nasional berada pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi ±1 persen. Dengan demikian, angka inflasi saat ini masih sedikit berada di atas target.

Menurut Tito, penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 16,66 persen. Kenaikan harga emas turut memengaruhi angka tersebut, terutama akibat dinamika ekonomi global dan konflik internasional.

Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga memberikan kontribusi inflasi sebesar 16,19 persen yang dipengaruhi faktor subsidi energi pada periode sebelumnya.

Meski demikian, Tito menilai kondisi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau masih relatif terkendali. Indeks Perkembangan Harga di wilayah tersebut tercatat sekitar 0,7 persen dengan tingkat inflasi sebesar 3,54 persen.

Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi di daerah itu antara lain emas perhiasan dan tarif angkutan udara.

Di sisi lain, perekonomian Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Tito menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 berada di angka 5,39 persen, sedangkan Kepulauan Riau mampu mencapai 7,89 persen.

Ia juga menyebut sebagian besar kabupaten dan kota di wilayah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, realisasi pendapatan daerah hingga 6 Maret 2026 tercatat mencapai 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah baru berada di kisaran 4,45 persen sehingga perlu didorong agar lebih optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idulfitri.

Diperkirakan pergerakan pemudik mulai meningkat pada 16 Maret 2026 seiring penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Sementara arus balik diprediksi terjadi sekitar 27 Maret 2026.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah perlu mengantisipasi berbagai hal, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, kesiapan infrastruktur, pengaturan arus transportasi, hingga pengamanan kegiatan ibadah selama Idulfitri.

Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2025. Seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif.

Menanggapi hal itu, Ansar Ahmad menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.

Ia menegaskan pemerintah provinsi akan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi serta memastikan kesiapan daerah menghadapi momentum Idulfitri.

Ansar juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten dan kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran arus mudik masyarakat.

Penanggungjawab : oktarian

Editor : pariadi

Reporter : dwi susilo