Jakarta,batamtv.com,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, meminta maaf atas tindakan dan pernyataan sejumlah anggota dewan yang melukai perasaan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat menerima audiensi para akademisi dan tokoh keagamaan yang tergabung dalam kelompok Mujadalah Kiai Kampung pada Kamis (4/9/2025).
“Terima kasih sudah hadir untuk memberikan masukan di tengah Indonesia sedang bersedih,” ujar Puan, Kamis, dikutip dari siaran pers.
“Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan,” imbuh dia.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain, peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud, eks Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, hingga pakar komunikasi Effendi Gazali.
Sementara itu, Puan didampingi wakil ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kepada para tokoh lintas profesi itu, Puan menyampaikan bahwa polemik yang terjadi belakangan ini muncul akibat adanya kesalahan informasi di masyarakat. “Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta,” ucap Puan.
Politikus PDI-P itu mencontohkan isu mengenai kenaikan gaji hingga pemberian tunjangan kompensasi rumah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Puan memastikan bahwa tunjangan tersebut saat ini sudah dihentikan dan DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Tidak pernah ada kenaikan gaji. Terkait tunjangan perumahan, per 31 Agustus sudah dihentikan. Moratorium sudah diberlakukan untuk kunjungan luar negeri, terutama oleh komisi, kecuali untuk agenda konferensi kenegaraan yang betul-betul mewakili negara,” kata dia.
Dalam forum tersebut, Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Salah satunya dengan memperkuat transparansi dengan mempublikasikan segala kegiatan melalui situs resmi DPR RI. “Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel,” kata Puan.
Puan juga memastikan bahwa DPR RI ke depan akan mengutamakan kualitas dalam melaksanakan kerja-kerja legislasi, termasuk meningkatkan partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan undang-undang.
“Kami ingin mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Tapi tentu ada juga UU yang perlu dibahas cepat karena kebutuhan mendesak pemerintah,” kata Puan. Sebelum pertemuan dengan para tokoh, Puan bersama pimpinan DPR RI lainnya menggelar rapat bersama seluruh pimpinan fraksi di parlemen.
Rapat tertutup itu digelar untuk membahas tindak lanjut tuntutan publik dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir, hingga langkah transformasi DPR RI. Melalui rapat tersebut, seluruh fraksi menyepakati dua hal utama, yakni penghentian tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR, serta moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
