Jakarta,batamtv.com, – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan langkah DPR RI dan pemerintah yang menggelar rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya Saputra, menilai pemilihan lokasi rapat di hotel mewah sangat bertolak belakang dengan kondisi ekonomi negara yang sedang sulit.
“Kami melihat ini sebuah hal yang paradoks. Di tengah situasi ekonomi negara yang sulit, ada banyak gelombang PHK, ada kemunduran ekonomi. Kemarin, Bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit hampir kurang lebih Rp 3 triliun di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi,” ujar Dimas saat dihubungi, Jumat (14/3/2025). Dimas pun mempertanyakan langkah DPR yang justru menggelar rapat di tempat mewah dan menandakan pemborosan ketika situasi ekonomi sedang sulit.
“Menurut kami ini satu hal yang sangat-sangat paradoks. Anggota DPR kita malah menggunakan fasilitas mewah, dalam tanda kutip, untuk melakukan pembahasan undang-undang,” kata Dimas.
“Di tengah situasi ekonomi yang sulit, ada pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh anggota DPR untuk melakukan pembahasan dengan motivasi terselubung dan juga dengan upaya diam-diam,” ujar dia.
Dimas pun mencurigai pemilihan lokasi hotel mewah ini bertujuan agar pembahasan sulit diakses oleh masyarakat. Sebab, rapat yang dilakukan di luar gedung DPR RI membuat masyarakat sulit mengetahui isi dan perkembangan pembahasan RUU tersebut.
“Kami curiga pemilihan ini dilakukan dengan motif untuk melakukan pembahasan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Akhirnya, masyarakat tidak bisa mengakses apa saja pertemuan dan apa saja yang dilakukan karena sifatnya tertutup,” kata dia.
Padahal, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui isi pembahasan dalam penyusunan perundang-undangan, tak terkecuali RUU TNI. “Salah satu elemen pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagaimana akses informasi soal peraturan itu bisa diakses oleh publik,” ujar Dimas.
Diberitakan sebelumnya, Komisi I DPR RI dan Pemerintah diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan soal RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2024). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, rapat panitia kerja (Panja) RUU TNI itu berlangsung sejak Jumat siang dan akan berlanjut hingga Sabtu (15/3/2025).
Berdasarkan susunan agenda rapat panja RUU TNI yang diterima Kompas.com, pembahasan pada Jumat ini berlangsung mulai pukul 13.30 WIB di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont. Sedangkan pada hari Sabtu esok, rapat panja RUU TNI dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby 3rd Floor.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
