Oleh : Suriadji, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri mencatat tingkat pengangguran terbuka di Batam pada Agustus 2022 mencapai 9,56 persen. Angka ini miris, karena dalam 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 10 orang yang menganggur.
Pemerintah Kota Batam, mempunyai alasan; tingginya angka pengangguran di Batam, karena tidak adanya keterampilan atau skill sehingga pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan. Menurut Suriadji, alasan tersebut merupakan simplifikasi dan kurang bertanggung jawab, mengapa ?
Pemerintah Kota Batam harusnya dapat menagih janji kepada Presiden Jokowi yang pernah berjanji meningkatkan target pembukaan 10 juta lapangan kerja menjadi 15 juta lapangan kerja pada periode kedua pemerintahan.
Sebelumnya pada periode pertama Jokowi mengaku berkomitmen untuk mendukung dan memperjuangkan terwujudnya Tiga layak bagi buruh dan pekerja Indonesia yakni kerja layak, upah layak dan hidup layak.
Kita flash back ke belakang; Batam dibangun menjadi Kawasan Industri pada tahun 1970 sampai 1990, pada tahun 1990 sampai 2000 adalah masa di mana banyak kemudahan bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di Batam, hal ini terjadi karena banyak investasi asing masuk dan lowongan pekerjaan meningkat, di sisi lain pencari kerja belum terlalu banyak jumlahnya. Sehingga ”kompetensi apa saja”, mudah diterima. Kami masih ingat saat itu, ada beberapa teman yang lulusan fakultas keguruan pun dapat diterima di Industri Manufacturing.
Jadi kata kuncinya, Investasi yang masuk harus berkualitas sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan lapangan pekerjaan.
Hal ini, bukan berarti kompetensi dan skill tidak menjadi penting, tetapi sudah menjadi kewajiban Pemerintah Batam untuk dapat mengantisipasi adanya ”gap”, antara permintaan terhadap Lapangan Kerja dan ketersediaan Tenaga Kerja. Pemerintah wajib mengupayakan peningkatan SDM, skill development supaya investor yang datang dengan teknologinya, kita sudah siap sediakan tenaga kerjanya, ada SDM yang langsung bisa bekerja.
Pemerintah harus berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru baik di bidang formal maupun informal dengan menggelar Gerakan Penanggulangan Penangguran (GPP) Kota Batam dan membentuk Task Force dengan melibatkan; Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian DLL. Dengan begitu pemerintah punya arah yang jelas dalam pembangunan dan target itu harus tertuang dalam asumsi-asumsi ekonomi saat pemerintah merancang RAPBD. Sehingga target tidak bersifat sektoral di satu Dinas saja.
Pemerintah Kota Batam wajib buat program prioritas untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja harus sejalan dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Untuk itu BLK berperan penting melatih pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sebelum masuk pasar kerja. Pemerintah melalui BLK memberikan target, berapa orang yang diberikan pelatihan dalam setahun. Sedangkan materi pendidikan dan pelatihan yang ada di BLK meliputi berbagai macam kejuruan. Setiap pelatihan rata-rata bisa berlangsung antara 2 sampai 4 bulan. Untuk menjaring peserta, Disnaker Batam melakukan sosialisasi, mulai dari suku Dinas tenaga kerja sampai kelurahan.
Pertanyaannya, berapa jumlah BLK di Batam ? dan Jika belum ada bagaimana cara mengatasi kekurangan keterampilan atau skill pencari kerja. Dalam waktu 3 tahun ini Pemerintah Kota Batam fokus pada infrastruktur, terus program pembangunan yang mana yang lebih prioritas dan urgen ? Pembangunan Infrastruktur atau BLK, bagi Kota Batam yang sudah diproyeksikan sebagai Kota Industri dan Pariwisata ?
Soal link and match antara dunia pendidikan dan industri, Saya merasa hal itu kerap dikeluhkan Pemerintah, ini persoalan klasik yang gagal dituntaskan Pemerintah. Untuk membenahi masalah link and match, saya berpendapat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan BLK guna menyiapkan tenaga kerja terampil. Sebab, BLK secara kualitas dan kuantitas kurang memadai. Pemerintah harus mengalokasikan lebih APBD untuk menambah jumlah dan kualitas BLK, membangun jaringan dengan dunia Industri untuk Program Magang, dan Lembaga-lembaga Pelatihan yang profesional jika Pemerintah serius ingin mengurangi jumlah Pengangguran, bukan hanya selalu ngeles dengan berbagai alasan klasik.
Keep Moving Forward….!
Wassalaam, Jakarta 17 Nopember 2022.
