
Batam, batamtv.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (19/11/2026), untuk menghimpun masukan terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam forum tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri turut diundang bersama sejumlah organisasi dan pemangku kepentingan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah status kepemilikan dan kondisi Asrama Haji Batam. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Kepri berharap DPD RI dapat memfasilitasi revitalisasi fasilitas tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji yang berangkat melalui Embarkasi Batam.
Kepala Kemenhaj Provinsi Kepri, Muhammad Syafii, menjelaskan bahwa Asrama Haji Batam hingga kini masih berstatus sebagai aset Badan Pengusahaan (BP) Batam, belum menjadi milik Kementerian Haji dan Umrah sebagaimana asrama haji di sejumlah daerah lainnya.
Ia menyebutkan, kondisi bangunan yang sudah berusia tua membutuhkan pembenahan dan revitalisasi. Menurutnya, fasilitas asrama haji di Batam perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih layak dan nyaman bagi jemaah.
“Saat ini, kondisi Asrama Haji Batam sudah tua dan perlu revitalisasi. Tidak seperti asrama haji di daerah lain yang sekelas bintang tiga. Ini yang kita minta agar DPD RI memfasilitasi revitalisasi Asrama Haji Batam,” kata Syafii.
Selain itu, Syafii mengusulkan agar biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU) bagi calon jemaah haji yang masuk daftar cadangan dapat ditanggung oleh negara. Pasalnya, calon jemaah dalam daftar tersebut belum memiliki kepastian keberangkatan, tetapi tetap diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan dengan biaya sedikitnya Rp1 juta per orang.
Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi calon jemaah yang mendaftar sebagai pasangan suami istri karena harus menyiapkan dana sekitar Rp2 juta. Padahal, peluang mereka untuk berangkat masih belum dapat dipastikan.
“Padahal, kemungkinan keberangkatannya juga masih belum pasti. Kalau yang berangkat suami-istri, berarti harus keluar uang Rp2 juta. Inilah yang memberatkan calon jemaah haji cadangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syafii juga menyampaikan dukungannya terhadap pola penghitungan antrean haji yang diterapkan saat ini. Menurutnya, sistem tersebut memberikan kepastian lebih baik bagi calon jemaah sekaligus membantu memangkas masa tunggu keberangkatan.
Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kepri, Budi Fitra Helmi, mengatakan FGD tersebut menjadi wadah untuk menghimpun pandangan dan aspirasi dari berbagai unsur masyarakat serta pemangku kepentingan di daerah. Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan dalam penyusunan kajian dan rekomendasi DPD RI terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan haji.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan gagasan yang disampaikan oleh para undangan pada FGD DPD RI di Kota Batam ini,” kata Budi.
FGD tersebut turut menghadirkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Sudianto, serta dosen Universitas Internasional Batam yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Batam, Yulfis Wandi.
Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari narasumber maupun peserta akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rancangan perubahan undang-undang tersebut.
“Kami akan menyusun semua masukan, baik dari para narasumber maupun hadirin, sebagai bahan penyusunan RUU Pengelolaan Keuangan Haji,” ujar Oni saat menutup kegiatan.
Sejumlah isu yang menjadi pembahasan meliputi keterjangkauan dan keadilan pembiayaan haji, pelunasan serta pengembalian dana jemaah, pelayanan bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji, transparansi pengelolaan keuangan haji, hingga dukungan pemerintah daerah.
Persoalan pelayanan dan beban perjalanan jemaah yang berkaitan dengan keberadaan Embarkasi Haji Batam juga menjadi perhatian. Aspirasi dari daerah diharapkan dapat memperkuat rekomendasi DPD RI sehingga perubahan regulasi nantinya turut mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi calon jemaah haji di berbagai wilayah.
Selain Ketua PWI Provinsi Kepri, panitia turut mengundang Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pimpinan Baznas Batam, Ketua MUI Batam, sejumlah organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta organisasi kemasyarakatan Islam di Kota Batam dan Provinsi Kepri. Di antaranya HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Muhammadiyah. Panitia juga mengundang Usvim Varadillah sebagai pembawa acara.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Pariadi
Reporter : azura aronita










































