Jakarta, batamtv.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk memperkuat upaya penanggulangan hoaks, meningkatkan kompetensi insan pers, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah bersama untuk menghadapi peredaran hoaks yang semakin kompleks di tengah perkembangan ruang digital.
Menurutnya, kerja sama SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.
Firdaus menyebut SMSI menaungi 3.181 media siber, termasuk media rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi pembangunan secara lebih luas.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Firdaus menegaskan, penanggulangan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalitas wartawan, serta penguatan kemampuan verifikasi agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital. Menurutnya, media berskala kecil maupun media rintisan juga memiliki peran dalam membentuk kualitas informasi publik.
Melalui kolaborasi tersebut, RRI dan SMSI berupaya mendorong peningkatan kompetensi serta produksi konten berkualitas agar masyarakat dapat menghadapi derasnya arus informasi digital dengan lebih baik.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia menjelaskan, perkembangan teknologi membuat media sosial menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi.
Kondisi tersebut membuat informasi yang telah terverifikasi bercampur dengan konten yang belum jelas kebenarannya, sensasi, hingga penipuan. Karena itu, kemampuan masyarakat dalam memeriksa dan mempertanyakan informasi dinilai semakin penting.
Komaruddin juga mengingatkan pengaruh algoritma platform digital terhadap pola konsumsi informasi masyarakat. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna dapat memengaruhi rekomendasi berikutnya, sehingga masyarakat berisiko terus menerima informasi yang sesuai dengan preferensinya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keluarga, dunia pendidikan, media, dan pemerintah. Literasi informasi diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang memancing emosi maupun informasi yang belum terverifikasi.
Kolaborasi SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi berlanjut melalui program nyata untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
Sumber : humassmsikepri
