Batam, batamtv.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE. Dari jajaran eksekutif, hadir langsung Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Paripurna turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Batam, tokoh masyarakat, tokoh adat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam pengantarnya, Kamaluddin menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Batam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 yang diajukan Pemko Batam.
“Sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan Perda APBD, setelah pemandangan fraksi-fraksi, maka hari ini kita akan mendengarkan jawaban dan tanggapan Wali Kota Batam atas pemandangan umum berkenaan,” ujar Kamaluddin.
Selanjutnya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas berbagai pandangan, saran, masukan dan catatan yang diberikan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027 dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, arah kebijakan KUA-PPAS 2027 dan kemampuan keuangan daerah.
Amsakar menekankan bahwa APBD tidak hanya dinilai dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam jawabannya, Amsakar juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah mainland maupun hinterland. Prioritas pembangunan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah hingga keberlanjutan pemeliharaan.
Untuk 2027, sejumlah program diarahkan pada pembangunan dan peningkatan ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta infrastruktur dasar dan aksesibilitas.
Sementara untuk penanganan banjir, Pemko Batam menyiapkan langkah terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, penguatan daerah resapan, sistem pompa, pengendalian kawasan rawan banjir, tata ruang serta koordinasi lintas kewenangan.
Di sektor persampahan, penguatan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, TPS 3R hingga pengelolaan akhir. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R serta pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pada sektor pendidikan, Pemko Batam menegaskan pemerataan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu. Program yang disiapkan meliputi bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan mebel dan peralatan pendidikan serta peningkatan kompetensi guru.
Untuk bidang kesehatan, pemerintah menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang dibarengi dengan peningkatan kualitas dan akses pelayanan.
“Fokus perhatian diarahkan pada pemenuhan target UHC serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah,” ungkap Amsakar.
Perhatian juga diberikan terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, kecepatan pelayanan, layanan rujukan serta pemerataan akses kesehatan.
Sementara dalam penguatan ekonomi masyarakat, pemerintah akan menyelaraskan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program tersebut mencakup pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi UMKM.
Terkait investasi dan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam juga memperkuat sinergi dengan BP Batam dan dunia usaha.
Amsakar menyebut Pemko Batam telah meneken Nota Kesepahaman bersama 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, di antaranya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial bagi lansia, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, pendampingan usaha perikanan dan pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
Amsakar menegaskan seluruh program tersebut harus dilaksanakan berbasis data, dengan verifikasi, kriteria penerima yang jelas, pengawasan serta evaluasi manfaat.
Ia juga menekankan agar indikator kinerja dalam APBD 2027 dibuat jelas, terukur, transparan dan berorientasi pada hasil.
Pada bagian akhir, Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 berlangsung konstruktif, terbuka, efektif dan tepat waktu sehingga menghasilkan APBD yang realistis, taat ketentuan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Usai menyampaikan pidatonya, Amsakar menyerahkan jawaban tertulis Pemerintah Kota Batam kepada pimpinan DPRD Batam.
Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin kemudian menjelaskan bahwa jawaban dan tanggapan pemerintah akan menjadi bagian dari proses pembahasan lebih lanjut. Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 selanjutnya dibahas melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : azura aronita
