Batam, batamtv.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sinergi pembangunan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Hal tersebut disampaikan Amsakar dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Forum tersebut diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk berbagi pengalaman dan membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Amsakar mengatakan, kemampuan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga sejauh mana keuangan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Menurutnya, Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara hingga semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Meski demikian, Amsakar menyebut sektor ketenagakerjaan masih menjadi tantangan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Karena itu, Pemko Batam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dari sisi fiskal, PAD Batam juga menunjukkan peningkatan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025.
Hingga Juli 2026, realisasi PAD Batam telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun. Menurut Amsakar, kondisi tersebut menunjukkan hubungan erat antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah.
“Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan,” ujarnya.
Amsakar menilai penguatan fiskal juga membutuhkan kolaborasi antara Pemko Batam dan BP Batam. Perbedaan kewenangan, menurutnya, tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” katanya.
Integrasi perencanaan dinilai dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
Selain penguatan fiskal, Pemko Batam terus mendorong kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Batam tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, termasuk pusat data atau data center.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat berjalan dalam satu ekosistem sehingga manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
Sejumlah program telah diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut, di antaranya penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di bidang infrastruktur, Pemko Batam juga melakukan normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir.
Amsakar menegaskan, keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya PAD maupun pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : azura aronita
