Jakarta, batamtv.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah merencanakan anggaran belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Angka tersebut meningkat dibandingkan anggaran belanja dalam APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun. Rencana anggaran tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan belanja negara akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo.
Untuk mendukung belanja negara tersebut, pendapatan negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Dengan kenaikan pendapatan tersebut, pemerintah memperkirakan defisit fiskal tetap terkendali. Dalam RAPBN 2027, defisit fiskal diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
“Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto,” tutur Prabowo.
Menurutnya, struktur RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo menambahkan RAPBN 2027 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi, meningkatkan keandalan program perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan UMKM, serta memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
“Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” jelasnya.
Sumber : InfoPublik
