Batam, batamtv.com – Pemerintah Kota Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah penyesuaian terhadap dinamika perekonomian daerah.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,25 triliun, seiring target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan proyeksi tersebut saat memaparkan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang, agar program pembangunan tetap relevan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Amsakar, optimisme pertumbuhan ekonomi Batam didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, sektor pariwisata juga diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, serta Batam Aero Technic turut memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
“Dengan berbagai potensi tersebut, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam dapat mencapai 6,4 hingga 7,4 persen,” katanya.
Di sisi lain, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam memperkuat strategi peningkatan pendapatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau meningkat sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diusulkan meningkat dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau naik sekitar 4,84 persen, dengan prioritas pada pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
Belanja tersebut difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, hingga pembangunan infrastruktur jalan.
Amsakar menegaskan seluruh alokasi anggaran diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
