Washington,batamtv.com, – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengerahkan militer dan penegak hukum federal ke Ibu Kota Washington DC pada Senin (11/8/2025).
Langkah ini disebut sebagai upaya menekan kejahatan kekerasan sekaligus memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Trump menyatakan Kepolisian Metropolitan DC akan ditempatkan di bawah kendali pemerintah federal.
Ia juga memerintahkan pengerahan 800 anggota Garda Nasional di jalan-jalan ibu kota, yang kemungkinan akan diperkuat oleh unit Garda khusus lainnya. “Ini adalah Hari Pembebasan di DC, dan kami akan merebut kembali ibu kota kami,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip dari AFP pada Selasa (12/8/2025).
Klaim kejahatan dan respons politik Washington DC, kota dengan mayoritas penduduk pendukung Partai Demokrat, selama ini menjadi sasaran kritik politisi Republik. Mereka menuduh kota tersebut dibanjiri kejahatan, terganggu oleh permasalahan tunawisma, dan salah kelola keuangan.
Padahal, data kepolisian menunjukkan penurunan signifikan angka kejahatan kekerasan pada 2023–2024, setelah sebelumnya sempat melonjak pascapandemi. Trump, yang merupakan terpidana kasus pidana dan pernah memberikan grasi penuh kepada hampir 1.600 orang terlibat kerusuhan Capitol 6 Januari 2021, menuding polisi dan jaksa setempat tidak cukup tegas.
Ia juga menargetkan penanganan perkemahan tunawisma, setelah bulan lalu menandatangani perintah yang mempermudah penangkapan gelandangan. Langkah ini memicu kecaman dari Partai Demokrat. Pemimpin Minoritas DPR AS Hakeem Jeffries menilai kebijakan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan politik Trump.
Richard Stengel, mantan Wakil Menteri Luar Negeri di era Barack Obama, menegaskan Washington bukanlah salah satu kota paling berbahaya di AS. “Sepanjang sejarah, para otokrat menggunakan dalih palsu untuk memaksakan kendali pemerintah atas penegakan hukum lokal sebagai langkah awal menuju pengambilalihan yang lebih nasional,” tulis Stengel di X.
“Itu jauh lebih berbahaya daripada situasi yang dia katakan sedang dia perbaiki,” tambahnya. Rencana perluasan ke kota lain Trump mengungkapkan kebijakan ini bisa diterapkan di kota besar lainnya, seperti New York dan Chicago. Pendekatan ini menggemakan kebijakan agresifnya sebelumnya, termasuk menutup perbatasan selatan di tengah deportasi massal dan mengerahkan pasukan aktif untuk menghadapi demonstrasi di Los Angeles.
Berbeda dengan 50 negara bagian lain, Washington DC memiliki status unik yang membatasi otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Home Rule sejak 1970-an, warga dapat memilih wali kota dan dewan kota, tetapi Kongres tetap mengendalikan anggaran.
Peningkatan operasi penegakan hukum Trump menyebut, pekan lalu pemerintahannya mengerahkan 500 agen federal ke distrik tersebut, meliputi personel dari FBI, ATF, DEA, Polisi Taman, Dinas Marsekal AS, Dinas Rahasia, hingga Departemen Keamanan Dalam Negeri.
“Mereka melakukan lusinan penangkapan,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa banyak negara tidak memiliki fasilitas seperti itu.
Peningkatan pengamanan ini dilakukan setelah seorang mantan staf Departemen Efisiensi Pemerintah dipukuli dalam upaya perampasan mobil. Demonstrasi di depan Gedung Putih Sementara Trump berbicara di Gedung Putih, puluhan demonstran berkumpul di luar. Elizabeth Critchley (62), pensiunan warga DC, membawa spanduk bertuliskan “DC mengatakan kebebasan, bukan fasisme”. “Sama sekali tidak diperlukan Garda Nasional di sini,” kata Critchley.
Hukum federal mengizinkan presiden mengendalikan kepolisian DC selama 30 hari. Perpanjangan lebih lama membutuhkan persetujuan Kongres, yang kemungkinan akan dihalangi Partai Demokrat. Wali Kota Muriel Bowser tidak secara langsung mengkritik Trump, tetapi membantah klaim Gedung Putih soal lonjakan kejahatan.
“Meskipun tindakan hari ini meresahkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat beberapa retorika di masa lalu, saya tidak bisa mengatakan bahwa kami benar-benar terkejut,” ujarnya.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
