BATAM, batamtv.com – Sejumlah pimpinan media menilai dan mengeluhkan kebijakan pilih kasih pengurus KONI Kepri dalam menentukan mitra atau media partner publikasi.
Sedangkan dana pembinaan dan keberangkatan atlet Kepri mengikuti PON Aceh-Sumatera Utara 2024 ini, Pemprov Kepri menganggarkan dana terbilang besar yaitu Rp11 miliar.
Dari jumlah tersebut, tentu ada yang disisihkan untuk anggaran publikasi.
Akan tetapi banyak media massa terutama online mengaku tidak mendapatkan dana kerjasama publikasi itu.
“Media saya tidak pernah ada kerjasama dengan KONI Kepri. Baik itu dalam bentuk advetorial, maupun banner. Padahal kalau ada kegiatan KONI Kepri, kita juga liput dan muat beritanya,” kata pimpinan media online Maritimraya.com Amrullah Mursalin kepada batamtv.com Rabu (14/08).
Amrullah berharap dana publikasi KONI Kepri juga mengalir ke medianya dalam bentuk kerjasama iklan, advetorial dan sejenisnya. Karena itu merupakan uang rakyat yang peruntukannya harus transparan dan berkeadilan. Sebagai lembaga Pers yang berbadan hukum, ia juga membayar pajak ke negara.
“Intinya kalau uang rakyat itu jangan makan sendiri. Kalau memang ada haknya masyarakat, harus diserahkan ke masyarakat. Ini demi untuk keadilan. Lagi pula itu kan ada aturanya juga,” kata Amrullah Mursalin yang juga Ketua DPD Sarikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Propinsi Kepri. .
Amrullah mendesak aparat penegak hukum (APH) mengawasi penyaluran dana KONI Kepri ini apakah sudah sesuai aturan atau belum.
Dia menekankan jangan sampai ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebab, apapun cerita nya kalau sudah menyangkut duit rakyat serupiah pun harus dipertanggungjawabkan.
“Uang negara harus dikelola dengan hati-hati. Karena kalau tidak tepat sasaran, apalagi ada indikasi KKN dalam penyalurannya maka siap-siaplah berurusan dengan aparat penegak hukum. Sudah banyak contoh, bahwa penggunaan dana KONI yang tidak amanah akan berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” tambahnya.
Amrullah mengatakan akan mencoba mensoundingkan masalah ini ke Kejari Kepri sebagai bentuk kontrolnya dalam penggunaan dana publikasi KONI Kepri. Nanti akan ditanya, kemana saja dana itu dibelanjakan. Kalau memang hanya ke media tertentu juga ditanya alasannya kenapa. Pokoknya tidak ada yang luput.
”Serupiah pun tetap ditanya kemana dibelanjakan. Buktinya mana. Dan itu diverifikasi lagi, kalau memang dibelanjakan,” katanya.
Ditempat terpisah hal senada juga disampaikan Pemimpin Redaksi Marwah Kepri Muhammad Nasir.
“Media saya tidak pernah ada kerjasama dengan KONI Kepri. Baik itu dalam bentuk advetorial, pariwara maupun banner. Padahal kalau ada kegiatan KONI Kepri, kita juga liput dan muat beritanya,” kata Pemimpin Redaksi Marwah Kepri Muhammad Nasir, kemarin.
Nasir sangat berharap dana publikasi KONI Kepri juga mengalir ke medianya, apakah itu dalam bentuk kerjasama iklan, advetorial dan sejenisnya. Karena dana tersebut berasal dari rakyat yang peruntukannya harus transparan dan berkeadilan. Apalagi sebagai lembaga Pers yang berbadan hukum, ia juga membayar pajak ke negara.
“Kita melihat kok KONI Kepri seperti pilih kasih. Hanya media-media tertentu saja yang mendapat kerjasama. Sementara media-media yang tidak dekat dengan pengurus, tidak mendapat sama sekali kerjasama. Ini tidak boleh terjadi. KONI Kepri harus menggunakan azas keadilan,” katanya menjelaskan.
Ketua KONI Kepri Usep RS yang dikonfirmasi masalah tersebut berdalih anggaran terbatas dan alokasi anggaran persatu media sangat kecil berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah.
“Silahkan media memasukkan penawaran. Angkanya memang kecil, karena dana yang dialokasikan juga terbatas,” ujanya melalui ponsel Rabu (14/08)
“Kita tidak pilih-pilih media, tapi memang anggarannya minim, ” pungkas Usep membantah.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Oktarian
Reporter : Ronny Alimin
