Tanjungpinang, batamtv.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Evaluasi Tata Kelola Ketahanan Pangan Tahun 2026 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Misni saat memimpin entry meeting bersama tim BPKP di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/7/2026).
Dalam arahannya, Misni menegaskan evaluasi yang berlangsung hingga 30 September 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kami meminta seluruh OPD memberikan dukungan maksimal, terutama dalam penyediaan data yang cepat, lengkap, dan akurat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, evaluasi ini akan berlangsung sekitar 54 hari dan melibatkan berbagai perangkat daerah karena isu ketahanan pangan bersifat lintas sektor, mencakup pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, hingga komunikasi publik.
Sejumlah OPD yang akan terlibat aktif di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bappeda, serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
Misni juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan pertanian melalui kebijakan tata ruang guna mengendalikan alih fungsi lahan produktif. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan akses jalan menuju sentra produksi dinilai krusial dalam mendukung ketahanan pangan.
“Kita ingin sistem ketahanan pangan dibangun secara komprehensif, mulai dari produksi hingga distribusi,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya ketahanan pangan, mengingat sektor tersebut berperan dalam pengendalian inflasi daerah.
Misni berharap hasil evaluasi tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan program daerah serta pengajuan dukungan anggaran ke pemerintah pusat pada 2027.
“Kami berharap hasil evaluasi ini menjadi bahan penting dalam perencanaan daerah dan usulan program ke kementerian,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran evaluasi, Misni juga menginstruksikan pembentukan sekretariat yang bertugas mengoordinasikan pemenuhan data lintas OPD.
Sementara itu, Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Perwakilan Kepulauan Riau, Anjar Suryatmono, menyampaikan bahwa evaluasi tahun ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.
Evaluasi mencakup seluruh rantai ketahanan pangan, mulai dari pemanfaatan lahan, produksi, distribusi, hingga pengelolaan cadangan pangan daerah.
“Kami membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah agar proses evaluasi berjalan efektif dan tepat waktu,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara tim evaluator dan perangkat daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian laporan yang ditargetkan rampung pada pekan ketiga September 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta tim evaluasi dari BPKP Perwakilan Kepulauan Riau.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
