Jakarta, batamtv.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah terus memperkuat pembinaan dan evaluasi kepala daerah guna meningkatkan integritas serta kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Tito usai mengukuhkan wisudawan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, pembinaan dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari pembekalan setelah pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi secara berkelanjutan.
“Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sehingga pembinaan menjadi instrumen penting untuk memastikan kapasitas dan integritas mereka dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Dalam upaya tersebut, pemerintah juga melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Tito menjelaskan, pembekalan terhadap kepala daerah dilakukan sejak awal menjabat melalui program retret yang diisi berbagai materi, termasuk penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pemerintah mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama KPK serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau pengelolaan keuangan daerah secara real time.
Kemendagri bersama KPK juga akan membentuk 11 klaster pembinaan di berbagai daerah. Program ini melibatkan wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga DPRD untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dan menyusun langkah pencegahan.
“Tujuannya agar setiap daerah mampu mengenali potensi risiko dan menyusun rencana aksi pencegahan secara konkret,” kata Tito.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari fungsi pembinaan.
Meski demikian, Tito menekankan keberhasilan pembinaan sangat bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah.
“Pada akhirnya kembali pada integritas individu. Sistem sudah dibangun, namun komitmen pribadi tetap menjadi faktor utama,” ujarnya.
Sumber : antara
