OPINI, Batamtv.com – Di era digital, jurnalisme berada di persimpangan: peluang banyak sekaligus tekanan besar. Informasi kini bergerak dalam hitungan detik, semakin mudah diakses dan ramai, semua lewat media sosial. Orang tak butuh lagi koran. Buktinya, sejumlah media massa cetak berguguran.
Harian Tanjungpinang Pos tutup beberapa tahun lalu. Tribun Batam masih bertahan tapi entah sampai kapan. Surat kabar Batam Pos sekarang lebih banyak isi advertorial daripada berita investigasi. Saya ngobrol dengan wartawan yang kerja di salah satu media lokal Batam tahun lalu. Gajinya Rp 2,5 juta, kos Rp 1,2 juta. “Bang, kemarin saya kerja sampingan. Jadi admin online shop teman,” katanya sambil tertawa. Dia sudah delapan tahun jadi wartawan.
Ini realitas media lokal di Kepri sekarang.
Masalah pertama: geografis. Kepri itu kepulauan—Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas. Kirim wartawan ke Natuna buat liputan? Minimal Rp 6 juta sekali jalan. Distribusi koran fisik ke pulau-pulau? Lebih mahal lagi. Media lokal tidak sanggup. Iklan sudah lari semua. Pengusaha di Nagoya lebih suka promosi di Instagram daripada pasang di surat kabar. UMKM lebih percaya Facebook ads. Murah, terukur, langsung dapat customer.
Media lokal kehilangan cash flow dalam waktu singkat. Beberapa bertahan dari iklan pemda dan advertorial. Independensi editorial? Jangan ditanya. Anak muda Batam tidak baca koran lokal. Mereka baca Straits Times, CNA, atau portal nasional macam Detik atau Kompas. Kalau mau tahu berita lokal, buka grup WhatsApp atau Instagram @batamtoday atau akun-akun sejenis yang kredibilitasnya dipertanyakan. Viral duluan di medsos, baru media lokal kejar-kejaran verifikasi. Terlambat.
Saya tahu beberapa wartawan di Kepri yang jadi makelar berita. Minta “uang transportasi” dari pemda atau pengusaha buat liput dengan angle tertentu. Ada juga yang jadi buzzer politik saat Pilkada. Mereka bukan orang jahat. Mereka butuh makan. Sistem yang memaksa mereka seperti itu.
Kapasitas wartawan lokal juga masalah. Kebanyakan tidak punya skill multimedia, video editing, atau data jurnalisme. Sarjana yang capable lari ke Jakarta atau kota berbeda. Yang bertahan seringnya karena tidak punya pilihan lain. Pelatihan? Media lokalnya saja kesulitan bayar gaji, apalagi kirim wartawan training.
Akibatnya konten media lokal Kepri itu-itu saja. Copy-paste dari wartawan lain, kantor berita Antara atau media nasional, tambahin kutipan pejabat daerah, selesai. Berita investigasi korupsi di kabupaten? Illegal fishing di Natuna? Reklamasi yang merusak pesisir? Jarang sekali disentuh.
Risiko besar, biaya mahal, return tidak jelas.
Kepri sebenarnya punya banyak cerita penting. Zona ekonomi khusus, TKI ilegal ke Malaysia, geopolitik Laut Natuna Utara, investasi asing masif. Media nasional jarang masuk dalam. Media lokal yang harusnya jadi garda terdepan malah sekarat.
Siapa yang mengawal APBD provinsi yang triliunan rupiah? Siapa yang ngecek proyek infrastruktur di pulau-pulau kecil?
Beberapa media coba go digital. Tapi traffic kecil, monetisasi (mengubah sesuatu menjadi pendapatan) susah. Portal berita lokal kalah SEO dari media besar. Belum lagi internet di pulau terluar masih lambat. Model berbayar? Orang Kepri terbiasa konten cuma-cuma, tidak mau bayar.
Pemerintah provinsi sibuk promosi pariwasata dan investasi. Media lokal? Bukan prioritas. Tidak ada insentif, tak ada skema bantuan, kosong perlindungan kebijakan. Lucunya, media lokal di Kepri mati perlahan justru saat provinsi ini dapat perhatian besar karena posisi strategis. Uang APBD mengalir, investasi masuk, tapi pengawasan publiknya lemah karena nihil jurnalisme lokal yang kredibel dan independen.
Mungkin memang begini akhirnya. Media lokal di daerah akan punah, digantikan akun media sosial yang entah siapa di belakangnya, grup WhatsApp yang isinya hoaks campur fakta, dan buzzer politik yang menyamar jadi jurnalis. Kalau itu yang terjadi, jangan heran kalau korupsi di daerah makin liar. Tiada yang mengawal lagi.*
Oleh : Ridarman Bay
( Penulis adalah wartawan anggota PWI yang juga Ketua Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Provinsi Kepri)
