Batam, batamtv.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan pengawasan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal sehingga potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini.
Ia menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari pihak eksternal guna memastikan perencanaan program dan penggunaan anggaran berjalan efektif serta tepat sasaran.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan arah transformasi pembangunan Kota Batam yang kini lebih menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mulai mengarahkan fokus pembangunan dari infrastruktur menuju peningkatan kualitas SDM.
Beberapa program prioritas yang dijalankan antara lain penyediaan seragam sekolah gratis, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, serta pelaksanaan program Universal Health Coverage yang saat ini telah menjangkau sekitar 98,12 persen masyarakat Batam.
Selain itu, Pemerintah Kota Batam juga memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup berbagai kelompok pekerja, seperti pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menambahkan pemerintah daerah turut menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir mengatakan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan agenda prioritas nasional.
Menurutnya, hasil evaluasi dari berbagai daerah akan dihimpun oleh BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan penguatan tata kelola pemerintahan.
Mudzakir menjelaskan pengawasan sejak tahap perencanaan penting dilakukan agar mitigasi risiko, termasuk potensi penyimpangan, dapat diantisipasi sejak awal.
Ia menyebut terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi di Batam, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Tim BPKP, kata dia, akan menelaah secara mendalam penjabaran program dan alokasi anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah guna memastikan penggunaan APBD mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.
Ia juga berharap seluruh OPD dapat menyediakan data yang dibutuhkan agar proses evaluasi berjalan lancar serta menghasilkan perencanaan yang efektif dalam pelaksanaannya.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
