Batam, batamtv.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin (30/3/2026).
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan dipimpin Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Paripurna turut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta jajaran Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Dalam pidato pengantarnya, Amsakar menyampaikan bahwa LKPj merupakan bentuk akuntabilitas publik sekaligus sarana evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Ia menjelaskan, tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi menjadikan Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2025 meningkat menjadi Rp4,29 triliun dari sebelumnya Rp3,96 triliun. Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun yang difokuskan pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian, antara lain peningkatan indikator pendidikan, perluasan cakupan Universal Health Coverage, serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penghargaan di tingkat nasional. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.
“Masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Usai penyampaian LKPj, pimpinan rapat membentuk pansus untuk pembahasan lebih lanjut. Rapat sempat diskors guna memberi kesempatan anggota pansus menentukan susunan pimpinan.
Juru bicara pansus Muhannad Rudi menyampaikan hasil musyawarah yang menetapkan Ahmad Surya sebagai ketua dan Djoko Mulyono sebagai wakil ketua.
Pansus diharapkan dapat segera melakukan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah guna menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.
Rapat paripurna ditutup dengan pembacaan penyesuaian agenda kegiatan DPRD, termasuk rencana kunjungan kerja dan masa reses.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : azura aronita
