BINTAN, batamtv.com – Rembuk nelayan Provinsi Kepulauan Riau dihadiri oleh Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Pusat Dani Setiawan, Ketua DPW KNTI Kepri Amran dan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tengku Fauzan.
Selain itu rembuk nelayan se-Provinsi Kepri yang berlangsung di Marjoly Beach and Resort, Senin (26/6/2023) dihadiri perangkat Kecamatan dan Desa serta beberapa orang Nelayan. Sementara Polres Bintan dihadiri oleh Kapolsek Gunung Kijang Iptu Sugiono beserta jajarannya.
Acara ini bertema Memperkuat Kebijakan Perlindungan Nelayan Kecil Adat Tradisional di Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan. Simak permasalahan nelayan Indonesia berikut ini, yang dibahas dalam rembuk nelayan tersebut.
Ketua DPP KNTI Pusat Dani Setiawan mengucapkan terima kasih kepada KNTI Bintan yang telah bersedia sebagai tuan rumah dalam kegiatan Rembuk Nelayan Kepri. Rembuk Nelayan di Kabupaten Bintan merupakan kegiatan yang ke-6 di Tahun 2023.
Dani Setiawan juga menyampaikan, Kepri adalah daerah yang istimewa. Karena, Provinsi Kepri kaya dengan sumber daya lautnya dan juga Provinsi Kepri merupakan salah satu Provinsi terdepan dalam program yang unggul untuk masyarakat.
“Saya mengimbau agar fungsi dan keberadaan KNTI harus mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Kepri. Sejak 1 sampai dengan 2 tahun yang lalu, DPP KNTI banyak menerima masukan dan keluhan terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan. Hal ini hampir dialami nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
