OPINI, Batamtv.com – Saya punya teman. Dia S1 pertanian, S2 Manajemen Administrasi Publik.
Dia menulis tentang pertumbuhan ekonomi satu daerah.
Saya nilai tulisannya cukup rancak. Bisa jadi masukan bagi pengambil keputusan satu daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota.
Habis membaca tulisan itu, saya trenyuh. Seorang yang tak punya latar belakang ekonomi, bisa membikin alternatif kebijakan soal pembangunan satu daerah.
Padahal yang ditulis tidak dibarengi dengan referensi pakar ekonom hebat. Kawan saya itu cuma merangkai-rangkaikan data ekonomi yang ada, lalu menulisnya dengan elegan sehingga terasa seperti masukan dari seorang pakar ekonomi.
Padahal di Kepri, Kota Tanjungpinang khususnya, banyak doktor yang mengajar di jurusan ekonomi.
Tapi saya tidak melihat satu pun tulisan dari para doktor itu tentang pembangunan perekonomian Kota Tanjungpinang, tak usah pembangunan wilayah Kepri yang banyak daerahnya punya karakteristik berbeda-beda.
Saya merenung, sehingga sampai pada dua dugaan. Pertama, para doktor itu sedang nyaman berselimut dengan gelar ditemani toga.
Kedua, para doktor itu sebenarnya punya pokok-pokok pikiran, tapi tidak terlatih menuangkannya dalam tulisan yang enak dibaca orang awam — karena kebiasaan menulis mereka adalah karangan ilmiah akademis, bukan opini publik.
Dua dugaan itu bukan cuma prasangka wartawan yang gemas. Ada penjelasan yang lebih sistemik di baliknya, dan justru di situlah persoalannya jadi lebih serius daripada sekadar “doktor yang malas menulis”.
Kenapa riset kampus jarang sampai ke masyarakat
Fenomena ini punya nama dalam kajian kebijakan riset: valley of death, jurang kematian inovasi.
Gagasan dan hasil penelitian sering berhenti di jurnal ilmiah, tidak pernah diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat, karena kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha masih lemah dan ekosistem risetnya belum berkelanjutan.
Rencana Induk Riset Nasional 2017–2045 bahkan mengakui banyak riset di Indonesia sejak awal tidak dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai — ujungnya cuma jadi laporan administrasi dan angka kredit untuk kenaikan pangkat.
Di sinilah faktor sistemik ikut bermain. Sistem penghargaan di universitas lebih menghargai publikasi jurnal dan riset ketimbang pengabdian masyarakat atau kontribusi kebijakan publik.
Karena karier akademik — kenaikan pangkat, jabatan fungsional — lebih bergantung pada jumlah publikasi, dosen pun lebih memilih menulis untuk jurnal daripada menulis opini yang dibaca gubernur atau bupati/walikota.
Bukan karena tidak mampu, tapi karena sistem tidak menghitungnya sebagai capaian.
Ada juga faktor dari sisi pemerintah daerah. Para dosen dan akademisi, termasuk yang lulusan luar negeri atau kampus berkualitas, kerap tidak dilibatkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik untuk kemajuan daerahnya sendiri.
Bahkan di level perumusan undang-undang, keterlibatan akademisi baru terasa berarti menjelang produk hukum itu disahkan — bukan sejak awal perumusan.
Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Iwan Aflanie, menyebut penghargaan terhadap dosen semestinya bukan cuma soal kesejahteraan, tapi juga ruang bagi mereka untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.
Ada pula kesenjangan logika antara akademisi dan praktik birokrasi di daerah.
Ruang-ruang strategis di daerah, seperti perizinan, sering diisi berdasar kedekatan personal dengan pimpinan, bukan kompetensi — sehingga orientasi pejabat pada pertanggungjawaban administratif, bukan pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.
Akademisi yang terbiasa berpikir berbasis data dan bukti pun kerap merasa suara mereka tidak nyambung dengan logika politik jangka pendek di daerah, lalu memilih menarik diri kembali ke rutinitas kampus.
Kabar baiknya, keresahan ini mulai direspons di level nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggagas Satgas Akademik, forum yang mengumpulkan lebih dari 2.600 akademisi — dari rektor sampai guru besar — untuk mendorong kampus menjadi mitra aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis riset.
Ini pengakuan resmi bahwa selama ini universitas memang lebih sering jadi menara gading ketimbang mitra kebijakan.
Tapi gagasan besar di level nasional itu baru akan berarti kalau sampai juga ke Tanjungpinang — ke ruang rapat Pemko dan kampus-kampus di kota ini.
Kembali ke Tanjungpinang
Empat faktor itulah — riset yang mandek, minimnya ruang dari pemerintah daerah, sistem penghargaan akademik yang keliru arah, dan kesenjangan logika akademisi-politisi — yang menyelimuti kiprah para doktor dan intelektual kita.
Bukan karena mereka tidak pandai menulis atau tidak peduli, tapi karena tak ada insentif dan tak ada undangan.
Dan sementara itu, kotanya jalan di tempat. Tahun 1994 saya datang ke kota ini, jumlah kecamatan ada empat. Tahun 2026, jumlah kecamatan di Kota Tanjungpinang tetap bertahan empat.
Ibu kota provinsi ini tidak punya industri besar atau menengah yang bisa menyerap lulusan perguruan tinggi secara memadai.
Sebagian dari mereka nekat jadi karyawan kedai kopi dengan gaji Rp1,5–2 juta per bulan — cukup kalau masih tinggal bersama orang tua, tapi jauh dari memadai kalau keluarganya miskin.
Saya sudah pernah menulis opini berjudul “Doktor Berkiprahlah”. Tulisan itu ternyata ibarat anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maka izinkan saya mengubah nada tulisan ini: bukan lagi ajakan, tapi tawaran konkret.
Pemko Tanjungpinang bisa memulai dari hal sederhana — membuka forum rutin triwulanan antara Walikota/Bappeda dengan doktor-doktor ekonomi dari kampus-kampus di kota ini, khusus membahas satu masalah pembangunan nyata setiap pertemuan.
Kampus-kampus di Tanjungpinang bisa mulai menghitung tulisan opini kebijakan sebagai bagian dari poin pengabdian masyarakat dosen, bukan cuma pelengkap. Dan media lokal, termasuk saya sendiri, punya tanggung jawab menyediakan ruang bagi tulisan semacam itu agar sampai ke pembaca awam, bukan cuma ke sesama akademisi di jurnal.
Kalau ketiga pintu itu tetap tertutup, jangan heran bila sepuluh tahun ke depan kita masih bicara soal kecamatan yang sama, gaji kedai kopi yang sama, dan doktor-doktor yang masih nyaman berselimut toga.*
Oleh : Ridarman Bay
