Jakarta, batamtv.com – Pemerintah Republik Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat aksi nyata dalam menangani krisis iklim global, tidak hanya berhenti pada komitmen.
Dorongan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, saat memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting yang menetapkan empat prioritas kerja sama untuk 2026.
Keempat prioritas tersebut meliputi promosi gaya hidup berkelanjutan, aforestasi, penanganan kebakaran hutan dan ketahanan bencana, akselerasi ekonomi sirkular, serta adaptasi iklim berbasis masyarakat dan kearifan lokal.
Negara-negara anggota BRICS juga menyepakati pentingnya memperkuat transfer teknologi hijau dan pendanaan bagi negara berkembang.
Jumhur mengatakan, krisis iklim tidak dapat ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, kelestarian ekosistem darat dan laut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan iklim di tingkat nasional maupun global.
“Indonesia melihat potensi besar bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama praktis, saling belajar, dan bertukar pengalaman nasional dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Jumhur.
Selain upaya mitigasi, KLH/BPLH juga mendorong aksi iklim sebagai bagian dari peningkatan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional. Salah satunya melalui pembangunan pasar karbon nasional yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta kelestarian lingkungan.
Indonesia juga memperkenalkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu contoh adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Program tersebut telah melibatkan lebih dari 12.000 desa dan komunitas di berbagai wilayah Indonesia.
Pengalaman tersebut turut dipadukan dengan kearifan lokal, seperti sistem Subak dan Awig-Awig di Bali serta Sasi Lompa di Maluku.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, turut memperkuat pesan tersebut dalam forum High-Level Dialogue on Climate Change.
Ary menegaskan bahwa upaya menjaga keberlanjutan lingkungan perlu memadukan perkembangan teknologi ilmiah dengan kearifan lokal yang telah diterapkan masyarakat secara turun-temurun.
Kerja sama negara-negara BRICS di bidang lingkungan diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber : infopublik.id
