Jakarta, batamtv.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan pentingnya pemerataan akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat Panja Akses Pembiayaan dan Permodalan bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dibangun dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Permodalan jangan hanya dinikmati pelaku usaha besar, sementara pelaku usaha kecil justru kesulitan mendapatkan akses,” ujarnya.
Ia mengingatkan, ketimpangan akses pembiayaan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat jika tidak segera diatasi.
“Jika pembiayaan tidak merata, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tertinggal,” katanya.
Saleh menambahkan, pemerintah saat ini memiliki komitmen untuk membuka akses pembiayaan seluas-luasnya bagi masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat.
Menurutnya, penguatan akses permodalan juga selaras dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pemerataan dan kesejahteraan bersama.
Namun demikian, ia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan, bahkan harus melalui bantuan pihak lain.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam sistem penyaluran modal yang perlu dibenahi oleh pemerintah.
Untuk itu, ia meminta pemerintah membuka secara transparan berbagai kendala dalam penyaluran pembiayaan, baik dari sisi regulasi, lembaga penyalur, maupun kesiapan pelaku usaha.
Selain itu, Kementerian UMKM juga diminta melakukan pendataan kebutuhan anggaran pembiayaan secara lebih komprehensif agar penyaluran modal dapat tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Setiap modal yang disalurkan harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Penguatan sektor UMKM dan pemerataan akses pembiayaan dinilai menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Sumber : infopublik
