TANJUNGPINANG, batamtv.com – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan arahan terkait eksistensi Notaris dan PPAT yang harus terus didukung karena telah membantu pemerintah dalam hal fiskal yaitu penerimaan BPHTB.
Dukungan ini harus tetap disampaikan di tengah adanya problem yang dihadapi Notaris dan PPAT terkait Validasi lahan yang harus dilakukan oleh Bapenda.
“Coba ini nanti dibahas secara teknis dan dipecahkan secara bersama. Kalau perlu karena mungkin objeknya banyak, maka Bapenda harus banyak timnya untuk validasi lahan,” harap Gubernur Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi Bapenda Provinsi Kepri dan BP2RD Kabupaten Kota bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kepri.
Pertemuan digagas dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di Gedung Daerah, Tanjunpinang, Senin (03/07).
Kepada Notaris dan PPAT, Gubernur Ansar juga meminta untuk memberikan keringanan pembiayaan pengurusan BPHTB bagi masyarakat yang tidak mampu agar mempermudah memperoleh hak sertifikat atas tanah.
“Kepada masyarakat kurang mampu sekiranya kita bisa bantu berikan diskresi dari segi pembiayaan,” pinta Ansar.
Kemudian, sebagai mitra kerja dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadapa Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah mengajak Notaris dan PPAT untuk meningkatkan kapasitas kerjasama baik dalam bentuk studi banding ke berbagai Provinsi di Indonesia untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam optimaliasi BPHTB berdasarkan koridor Undang-Undang yang berlaku.
“Semoga dengan kemitraan yang lebih baik akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan daerah dalam memperkuat fiscal kita,”harapnya.
Editor : Oktarian
Reporte r: Dwi Susilo
