Batam, batamtv.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan menyelaraskan program prioritas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 yang digelar di Grand Mercure Batam Centre, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan administratif dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi juga ruang dialog antara pemerintah dan berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Musrenbang menjadi forum penting untuk memastikan kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia berharap berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut dapat memperkaya rancangan akhir dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan kondisi strategis Kota Batam yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Posisi tersebut menjadikan Batam sebagai kawasan penting dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan.
Secara administratif, Batam memiliki luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri atas 454 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik.
Amsakar menambahkan, penyusunan RKPD 2027 juga diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta mendukung visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus pusat investasi dan pariwisata.
Ia turut menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi yang terus menguat, seiring upaya pemerintah menjaga iklim investasi serta mendorong sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Tingkat kemiskinan di Batam juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,85 persen dan turun menjadi 3,81 persen pada 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menunjukkan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai memberikan hasil,” kata Amsakar.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam meningkat dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Batam sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
Pemerintah Kota Batam juga melanjutkan sejumlah program prioritas hingga 2027, di antaranya peningkatan pelayanan air bersih, penanganan banjir, layanan pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam, serta program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Program lain yang dilanjutkan meliputi pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan bagi lanjut usia, peningkatan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat di wilayah hinterland.
Di sektor transportasi, pemerintah kota terus mengembangkan layanan angkutan publik melalui Trans Batam untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kerja sama semua pihak sangat penting untuk mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapor Kinerja OPD 2025
Dalam kegiatan Musrenbang itu, Pemerintah Kota Batam juga merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Berdasarkan hasil penilaian, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menempati posisi pertama dengan nilai 87,53. Posisi kedua diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan nilai 86,80.
Peringkat ketiga ditempati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan nilai 85,98, diikuti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam di posisi keempat dengan nilai 85,59.
Sementara itu, posisi kelima diraih oleh Sekretariat Daerah Kota Batam dengan nilai 84,79.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : sonia nurulaini
