Jakarta,batamtv.com, – Ketua Majelis Penasihat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menilai persoalan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak serta-merta harus diselesaikan dengan mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung.
Hal ini ia sampaikan menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Kalau menurut saya, itu kita masih bisa kok mencari solusi untuk menekan biaya-biaya tinggi di dalam pilkada, pemilu atau apa pun juga, tanpa kita katakanlah mengurangi esensi dari nilai-nilai demokrasi,” kata Hatta ditemui usai melayat Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Hatta menilai wacana penghapusan pilkada langsung memang sah sebagai bagian dari diskursus bangsa. Namun, menurutnya, gagasan seperti itu perlu dikaji secara mendalam dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Polemik IKN Menguat, Desakan Moratorium Mengemuka Artikel Kompas.id “Biarkanlah itu berkembang, pandangan-pandangan itu yang menjadi diskursus bangsa.
Tidak hanya menjadi katakanlah diskusi pada kelompok partai, tapi ini harus didiskusikan seluruh komponen bangsa karena ini sesuatu perubahan yang mendasar juga menurut pandangan saya,” nilai eks Menteri Perhubungan (Menhub) ini.
Ia mengingatkan bahwa wacana serupa pernah mencuat di masa lalu dan mendapat penolakan luas, terutama dari para aktivis dan pegiat demokrasi. “Kita tidak ingin pandangan-pandangan itu justru menimbulkan distorsi, jadi biarkan berkembang. Jadikan itu sebagai sebuah masukan dan kemudian dicari solusi yang terbaik,” kata Hatta.
PAN sendiri, menurut Hatta, belum mengambil sikap resmi terkait usulan tersebut dan masih dalam tahap diskusi internal.
Cak Imin gulirkan wacana Pilkada tak langsung
Sebelumnya diberitakan, Cak Imin mengusulkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada secara langsung. Itu ia sampaikan dalam acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, Rabu (23/7/2025) malam. Menurutnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam pidatonya, Rabu malam.
Dia menilai, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional yang bertujuan untuk membuat pembangunan nasional kondusif. Cak Imin mengatakan, usulan PKB tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tetapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
