Jakarta,batamtv.com, – Sebanyak tujuh profesor di bidang kesehatan yang tergabung dalam Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Djohansjah Marzoeki, Sukman Tulus Putra, Menaldi Rasmin, Muchtaruddin Mansyur, Zainal Muttaqin, Andi Asadul Islam, dan Hardyanto Soebono.
Dalam surat terbuka itu, mereka menyinggung soal profil kesehatan masyarakat yang belum memuaskan dan ketidakharmonisan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan organisasi profesi (OP). “Di pengujung tahun 2024, perkenankan kami dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa ingin menyampaikan pandangan kami mengenai kondisi dunia kesehatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami mencatat beberapa isu mendesak yang memerlukan perhatian segera,” kata Aliansi mengawali surat terbukanya, dikutip Kompas.com, Rabu (1/1/2025).
Soal profil kesehatan, aliansi kesehatan memandang bahwa saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Di dalam negeri, Indonesia masih menghadapi penyakit menular yang belum terkendali dengan baik, seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan demam berdarah. Penanganannya belum menunjukkan hasil dan perbaikan yang signifikan.
Di sisi lain, prevalensi faktor risiko kardiovaskular dan penyakit metabolik seperti penyakit jantung dan diabetes terus meningkat dan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada level regional, profil kesehatan Indonesia jauh tertinggal di tingkat ASEAN.
“Indonesia masih berada di 4 negara terbelakang di ASEAN dalam hal angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka harapan hidup. Profil kesehatan yang lemah ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan kesehatan bangsa,” ucapnya.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlalu fokus melaksanakan proyek-proyek mercusuar, seperti pengadaan ratusan laboratorium kateterisasi (cath-lab) dan proyek genomik, yang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Aliansi beranggapan, proyek ini lebih berorientasi pada domain kuratif dan mengabaikan domain promotif dan preventif yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional.
Selain itu, proyek-proyek ini tidak mencerminkan keberpihakan pada persoalan kesehatan rakyat banyak dan lebih berorientasi serta menguntungkan kelompok tertentu. “Jika proyek-proyek yang tidak pro-rakyat ini terus dilanjutkan, akan terjadi inefisiensi dan pemborosan sumber daya dengan target hasil yang tidak adekuat,” ujarnya. Aliansi lantas menyinggung ketidakharmonisan Menkes dan profesi kesehatan.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
