KARIMUN, batamtv.com – Bupati Karimun, Aunur Rafiq melaksanakan rapat bersama Disdagkop UKM ESDM, perusahaan penyalur gas LPG 3 kg di daerah itu, Selasa (5/9/2023).
Rapat berlangsung di ruang rapat Cempaka Putih Kantor Bupati Karimun juga dihadiri pihak Pertamina, dari Polres Karimun dan TNI.
Rapat digelar dalam rangka mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.
“Agen atau pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan ketentuannya akan dicabut izinnya. Mungkin 3 bulan tidak boleh menjual gas LPG 3 kg, setelah itu diizinkan lagi,” ujar Bupati Rafiq.
Selain itu sambung Bupati, tim satgas akan melaksanakan razia ke pengusaha besar yang nilai atau modal usahanya di atas Rp 1 miliar (makro).
“Apabila ada ditemukan, akan diberikan teguran dan peringatan,” ucapnya.
“Pengusaha yang nilai usahanya di bawah Rp 1 miliar dan PNS boleh gunakan gas LPG 3 kg, yang perlu adalah pengawasannya agar penggunaannya tidak berlebihan. Akan juga dikeluarkan Perbup tentang pengontrolan kebutuhan gas LPG 3 kg di masyarakat,” tambah Rafiq.
Bupati Rafiq menyampaikan, kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi dikarenakan pengangkutan dari Tanjung Uban ke Karimun memakan waktu 4 sampai 5 hari.
“Perusahaan penyalur gas LPG 3 kg saat ini hanya memiliki dua kapal pengangkut. Mereka berjanji akan menambah 1 kapal lagi. Kelangkaan juga dikarenakan kepanikan pembeliannya di masyarakat. Mungkin ada yang membeli melebihi kebutuhannya, seperti membeli 4 sampai 5 tabung,” katanya.
Bupati Karimun menyebutkan, kebutuhan gas LPG 3 kg sampai dengan akhir tahun 2023 akan terpenuhi.
“Bulan September sampai Desember 2023 tidak akan terjadi kekurangan,” katanya.
Editor : Oktarian
Reporter Abdi Perdana
