read news – Nelayan Karimun Keluhkan Hal ini ke Komisi 2 DPRD Kepri

0
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan se-Kepri di Gedung Graha Kepri, Selasa (10/1/2023) meminta Gubernur Ansar Ahmad menyurati KKP RI meminta diskresi, agar pelabuhan tangkahan yang selama ini digunakan nelayan tetap beroperasi. Jadi, mereka minta pelabuhan tangkahan yang sudah lengkap fasilitas tetap digunakan sembari menunggu fasilitas di pelabuhan perikanan layak dan lengkap. ( foto : muhammad amin - batamtv.com)
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan se-Kepri di Gedung Graha Kepri, Selasa (10/1/2023) meminta Gubernur Ansar Ahmad menyurati KKP RI meminta diskresi, agar pelabuhan tangkahan yang selama ini digunakan nelayan tetap beroperasi. Jadi, mereka minta pelabuhan tangkahan yang sudah lengkap fasilitas tetap digunakan sembari menunggu fasilitas di pelabuhan perikanan layak dan lengkap. ( foto : muhammad amin - batamtv.com)

BATAM, batamtv.com – Penetapan pelabuhan perikanan di Kepri oleh Kementrian Kemaritiman Perikanan RI membuat sejumlah pihak keberatan. Salah satunya adalah yang dikeluhkan oleh nelayan di Karimun.

Nelayan di Kabupaten Karimun mengeluhkan penetapan pelabuhan perikanan oleh KKP RI. Sebab  KKP RI menetapkan 3 pelabuhan perikanan di Kepri, namun tidak satupun ada di Kabupaten Karimun, yang terdekat hanya Pelabuhan Barelang di Batam.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan se-Kepri di Gedung Graha Kepri, Selasa (10/1/2023).

Wahyu pun meminta Gubernur Ansar Ahmad menyurati KKP RI meminta diskresi, agar pelabuhan tangkahan yang selama ini digunakan nelayan tetap beroperasi.

“Jadi mereka minta pelabuhan tangkahan yang sudah lengkap fasilitas tetap digunakan sembari menunggu fasilitas di pelabuhan perikanan layak dan lengkap,” katanya, Selasa (10/1/2023).

Politisi PKS itu menerangkan, dari 6 pelabuhan perikanan yang diusulkan Pemprov Kepri, 3 diantaranya sudah ditetapkan KKP RI.

Keenam pelabuhan perikanan belum memiliki fasilitas penunjang seperti gudang pendingin (cold storage) dan dermaga yang layak.

“Karena pelabuhan yang ditetapkan belum memiliki sarana prasarana yang memadai, hanya pelabuhan tok, ini akan menyulitkan nelayan, dan cost nya akan lebih tinggi,” terangnya.

Wahyu mengusulkan, sembari memenuhi sarana prasarana yang layak, KKP RI tetap mengizinkan pelabuhan tangkahan beroperasi.

Editor : Oktarian

Reporter Muhammad Amin