Rakor Bersama KPK, Pemko Batam Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi

0
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, menghadiri Rakor Pencegahan Korupsi bersama KPK RI di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026). (foto : azura aronita-batamtv.com)

Batam, batamtv.com – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmen penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).

Rapat dipimpin Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Hadir pula Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta jajaran pejabat daerah.

Dari pihak KPK, kegiatan dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I, Agung Yudha Wibowo, bersama tim Satuan Tugas Korsup.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan bahwa pendampingan KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah dengan karakter sebagai tujuan investasi.

Ia menilai struktur kepemimpinan yang terintegrasi, di mana kepala daerah juga menjabat secara ex-officio di BP Batam, membuka peluang sinkronisasi kebijakan, khususnya pada sektor perizinan dan pengelolaan lahan.

Pemerintah Kota Batam juga mencatat capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK sebesar 94,21 pada 2025. Meski demikian, peningkatan kualitas implementasi menjadi fokus pada tahun berikutnya, mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pengelolaan aset, serta penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah.

Sementara itu, Agung Yudha Wibowo mengapresiasi perkembangan tata kelola di Batam dan menilai daerah tersebut memiliki potensi untuk bersaing di tingkat internasional.

Ia menyampaikan bahwa KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus mendorong langkah pencegahan serta memberikan dukungan teknis guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.

Rapat yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut diisi diskusi antara KPK dan jajaran pemerintah daerah, serta melibatkan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan BP Batam.

Melalui penguatan koordinasi ini, Pemerintah Kota Batam berupaya meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

Penanggungjawab : oktarian

Editor : pariadi

Reporter : azura aronita